Network
OKE FLORES.COM - Wakil Bupati Yulianus Weng mengatakan data kemiskinan ekstrem tahun yang sama mencapai 4.971 kepala keluarga, atau 29.090 individu menyebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan workshop Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Rencana Penyusunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tingkat Kabupaten Manggarai Barat, Senin, 6 Maret 2023 di Labuan Bajo Square lalu.
Dikatakannya, kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat tahun tahun 2022 sesuai data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan mencapai 19.713 kepala keluarga atau 100.826 Individu yang menyebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat.
“Dengan melihat data ini, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) harus mengatur strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim,” ungkap Wabup Yulianus.
Untuk mengatur strategi dalam rangka mengatasi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) telah membuat kebijakan baru sebagai upaya atau strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Manggarai Barat.
“Pengangguran beban pengeluaran masyarakat dengan memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh berbagai program-program perlindungan sosial meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk mendorong komplementaritas program perlindunganku sosial”, kata dia.
Selain itu, kata Wabup, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) telah mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan dan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas pekerja informal dan perempuan. Melibatkan komunitas lembaga non Pemerintah dan swasta.
“Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan pendapatan akses terhadap pekerja dan penyediaan infrastruktur dasar melalui peningkatan kapasitas SDM , dan UMKM”,kata dia.
Penurunan kantong kemiskinan, melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, meningkatkan konektivitas antara wilayah, mendorong konvergensi anggaran, mendorong konsolidasi program, dan meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan.
