Network
OKE FLORES.COM - Ketika membahas kesejahteraan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa peran pemerintah sangat besar dalam membantu warganya. Banyak keluarga yang merasakan manfaat dari program-program bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi.
Namun, apakah seharusnya bantuan ini menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan pilihan politik?
Hidup sudah dibantu Jokowi, sudah dibantu dengan bansos beras, telur, BPJS gratis berobat. Sekeluarga dibantu Jokowi. Kalau tidak ada Jokowi, bisa kelaparan. Makanya, pilih Paslon nomor 02, Gemoy. Penerus Jokowi)." Kalimat itu meluncur deras dari mulut seorang ibu di Indramayu kepada tetangganya.
Baca Juga: Riset INDEF: Shopee Jadi Platform yang Paling Banyak Digunakan UMKM
Asumsi yang sama bukan tidak mungkin diungkapkan oleh masyarakat di tempat lain, yang tidak bisa membedakan bantuan pemerintah dan bantuan dari Jokowi sebagai pribadi, bukan Presiden. Menjelang Pemilu pada 14 Februari 2024, berbagai upaya dilakukan oleh Tim Sukses Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Bahkan, akhir-akhir ini, berbagai media memberitakan dugaan paslon tertentu 'jualan' Bansos di tahun politik.
Politikus mulai memanfaatkan program bantuan sosial dalam kampanye politik dan ini rawan diselewengkan untuk kepentingan elektoral. Studi Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengungkapkan korelasi Bansos terhadap elektabilitas calon presiden.
Survei yang dirilis pada Desember 2023 itu menunjukkan, Prabowo mendapatkan popularitas tertinggi yakni 36,6 persen dari responden yang menerima bansos.
Ini juga mengundang komentar salah satu Timses Paslon, pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos demi menguntungkan pasangan calon tertentu. Sehingga, menurutnya, pejabat pemerintah sebaiknya menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. KPK juga sudah mengingatkan bahwa hibah dan bansos sangat rawan diselewengkan menjelang Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Kepala Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Irawati. Indonesia Budget Center (IBC) mencatat, ada ratusan triliun Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan pemerintah.
Memasuki tahun politik, dana Bansos ini disebutnya sangat rawan menjadi kepentingan electoral pasangan calon tertentu. Direktur Eksekutif IBC Arif Nur Alam memandang ada peningkatan Bansos menjelang Pilpres. Misalnya, pada 2024 direncanakan sebesar Rp496,8 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp53,3 triliun atau 12 persen dibanding realisasi anggaran perlindungan sosial tahun 2023 yang direalisasikan sebesar Rp443,5 triliun.
Komoditas elektoral
Jelang pemilihan umum, program bantuan sosial kerap dikaitkan sebagai komoditas elektoral. Hal ini tidak terlepas dari temuan sejumlah bansos yang memuat pesan atau gambar pasangan calon tertentu. Bantuan sosial berupa beras ukuran 10 kilogram dengan gambar pasangan calon peserta pilpres ditemukan di beberapa daerah di Jawa Tengah dan fotonya beredar di media sosial.
