OKE FLORES.COM - Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia, memiliki beragam wilayah dengan kondisi ekonomi yang bervariasi. Salah satu isu yang menarik perhatian publik adalah kondisi kekayaan kepala daerah di provinsi ini.
Terlepas dari anggapan umum bahwa kepala daerah biasanya memiliki kekayaan yang melimpah, ada beberapa kepala daerah di Sumatera Utara yang dilaporkan memiliki kekayaan yang relatif rendah.
Menurut LHKPN, inilah tiga wakil bupati termiskin di Provinsi Sumatera Utara, dan dua di antara mereka memiliki hutang ratusan juta rupiah.
Baca Juga: Inilah Daftar Nama Kepala Daerah Termiskin di Kalimantan Selatan, Siapakah Termiskin?
Data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dapat digunakan untuk menentukan tiga wakil bupati termiskin di Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), berikut adalah daftar kepala daerah termiskin di Sumatera Utara.
1. Taufik Zainal Abidin (wakil bupati Asahan)
Peringkat pertama dalam daftar ini adalah Taufik Zainal Abidin, wakil bupati Asahan saat ini. Menurut data LHKPN, harta Taufik Zainal Abidin sebesar Rp 998.370.997 terdiri dari:
a. Tanah Dan Bangunan Rp 978.075.000
- Tanah Dan Bangunan Seluas 240 M2/135 M2 Di Kab / Kota Asahan, Hibah Dengan Akta senilai Rp462.000.000
- Tanah Seluas 122 M2 Di Kab / Kota Asahan, Hasil Sendiri senilai Rp190.575.000
- Tanah Seluas 6534 M2 Di Kab / Kota Asahan, Hasil Sendiri senilai Rp168.000.000
- Tanah Seluas 6026 M2 Di Kab / Kota Asahan, Hasil Sendiri senilai Rp157.500.000.
b. Alat Transportasi Dan Mesin Rp 347.454.000
- Mobil, Honda Jeep / Cr-V 1.5 Tc Prestige Tahun 2017, Hasil Sendiri senilai Rp314.280.000
- Motor, Honda T4g02t31l0 M/T Tahun 2019, Hasil Sendiri senilai Rp33.174.000
c. Harta Bergerak Lainnya Rp 37.406.845
d. Surat Berharga Rp 0
e. Kas Dan Setara Kas Rp 6.743.270
f. Harta Lainnya Rp 0
Sub Total : Rp 1.369.679.115.
2. Ahmad Padli Tanjung (wakil bupati Labuhanbatu Selatan)
Wakil bupati Labuhanbatu Selatan, Ahmad Padli Tanjung, adalah yang termiskin di Provinsi Sumatera Utara. Kekayaan Ahmad Padli Tanjung sebesar Rp1.290.348.656 terdiri dari:
a. Tanah Dan Bangunan Rp 1.235.000.000
- Tanah Seluas 19974 M2 Di Kab / Kota Labuhanbatu Selatan, Hasil Sendiri senilai Rp100.000.000
- Tanah Seluas 19993 M2 Di Kab / Kota Labuhanbatu Selatan, Hasil Sendiri senilai Rp100.000.000
- Tanah Seluas 19999 M2 Di Kab / Kota Labuhanbatu Selatan, Hasil Sendiri senilai Rp100.000.000
- Tanah Seluas 19976 M2 Di Kab / Kota Labuhanbatu Selatan, Hasil Sendiri senilai Rp100.000.000
- Tanah Seluas 20000 M2 Di Kab / Kota Labuhanbatu Selatan, Hasil Sendiri senilai Rp110.000.000
- Tanah Seluas 200 M2 Di Kab / Kota Labuhanbatu Selatan, Hasil Sendiri senilai Rp30.000.000
b. Alat Transportasi Dan Mesin Rp 6.000.000
- Motor, Honda Beat Solo Tahun 2014, Hasil Sendiri senilai Rp6.000.000
c. Harta Bergerak Lainnya Rp 0
d. Surat Berharga Rp 0
e. Kas Dan Setara Kas Rp 49.348.656
f. Harta Lainnya Rp 0
3. Rasyid Assaf Dongoran (Wakil bupati Tapanuli Selatan)
Di posisi ketiga, Rasyid Assaf Dongoran memiliki harta sebesar Rp1.965.220.994, yang terdiri dari:
Baca Juga: Inilah Daftar Nama Kepala Daerah Termiskin di Kalimantan Timur, Siapakah Diurutan Pertama?
a. Tanah Dan Bangunan Rp1.600.000.000
- Tanah Dan Bangunan Seluas 115 M2/84 M2 Di Kab / Kota Kota Medan, Hasil Sendiri senilai Rp1.600.000.000
b. Alat Transportasi Dan Mesin Rp250.000.000
- Mobil, Honda City Es Cvt Tahun 2014, Hasil Sendiri dengan nilai Rp140.000.000
- Mobil, Ford Ford Ranger Dc Base Tahun 2012, Hasil Sendiri dengan nilai Rp110.000.000
c. Harta Bergerak Lainnya Rp147.975.000
d. Surat Berharga Rp 0
e. Kas Dan Setara Kas Rp826.971.582
f. Harta Lainnya Rp 0.
Masyarakat berhak mengetahui kondisi kekayaan para pemimpinnya untuk menilai apakah ada ketidakwajaran dalam peningkatan kekayaan selama menjabat.
Di Sumatera Utara, keberadaan kepala daerah dengan kekayaan yang rendah bisa menjadi contoh positif bagi upaya memerangi korupsi dan menjaga integritas dalam pemerintahan.
Itulah 3 wakil bupati termiskin di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data laporan harta kekayaan di LHKPN.***