Network
Menurut Hendrik, dokumen pertama merusak BPN Mabar dan dokumen kedua merusak Pengadilan Negeri Labuan Bajo hingga MA karena diduga menggunakan dokumen palsu.
Baca Juga: 5 Tips Hidup Sehat Ketika Puasa Ramadhan, Bonus Berat Badan yang Ideal saat Ramadhan
Lebih lanjut diungkapkannya bahwa memang BPN Mabar ini membingungkan. Jika ada masyarakat mengajukan dokumen untuk penerbitan sertifikat begitu sulit diproses meski dokumen itu dilengkapi alas haknya. Sementara dokumen yang diduga palsu, langsung diproses dan diterbitkan sertifikat.
Kasus ini mulai terungkap dan sudah ada yang masuk penjara, termasuk aparat BPN.
Hendrik mencontohkan bahwa dalam kasus Bona, proses pembuatan dokumen pertama diduga penipuan karena penjelasan yang disampaikan kepada sejumlah tua adat di Boleng berkaitan dengan pemekaran desa dan pembuatan jalan Pantura.
Sementara dokumen kedua tidak melibatkan tua-tua adat. Diduga dibuat oleh Bona dengan sindikatnya.
“Jadi dokumen yang diduga palsu lalu membuat dokumen palsu di atas dokumen palsu. Benar-benar serem dan mengerikan”, tegas Hendrik.
Lebih lanjut Hendrik menjelaskan bahwa selama ini saudara Bona bersama sindikatnya, baik aktivis maupun pihak lain, memberikan pernyataan di media sosial bahwa ada mafia yang menzalimi mereka. Padahal itu merupakan cara licik mereka untuk mengelabui masyarakat adat.***
