Network
JAKARTA, OKE FLORES.com - Pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah khususnya Presiden tidak boleh terlibat dalam peta politik partai terkait Pilpres 2024, karena dapat memicu persepsi publik bahwa ada kepentingan kelompok atau pribadi yang ingin diselipkan.
"Siaplah bersaing dengan fair, dengan jujur dan adil. Saya memperingatkan pemangku amanat, pemegang kekuasaan sekarang, jangan melibatkan diri dalam politik pencapresan," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di kediamannya, Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan, melansir RMOL.id, Rabu 24 Mei 2023.
Menurutnya, campur tangan pemangku kebijakan dalam politik akan membuka opini publik bahwa presiden bisa melibatkan diri dalam pemilihan presiden.
Baca Juga: Bos Maspion Group Bungkam Jelang Diperiksa Terkait Gratifikasi Saiful Ilah
Din menambahkan, keterlibatan pemerintah dengan peta politik partai akan menimbulkan spekulasi liar masyarakat tentang kepentingan kelompok tertentu. Bahkan ingin mempertahankan kekuasaannya.
"Ini jangan-jangan ada sesuatu yang ingin diraihnya. Ini akan menguatkan dugaan dari rakyat ya. Jangan-jangan dalam rangka untuk menyelamatkan diri. Jangan-jangan untuk menyelamatkan keluarga," ucapnya.
"Jangan-jangan untuk menyelamatkan kepentingan, khususnya bisnis," demikian Din Syamsuddin.***
