Network
JAKARTA, OKE FLORES.com - Sistem pemilihan umum yang saat ini sedang digugat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebenarnya tidak sulit diterapkan pada Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Dr. Menko Polhukam Mahfud, Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Barat di Jakarta tentang Sinergi Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan Untuk Sukseskan Pemilu 2024, Karet Kuningan, Selatan. Jakarta, melansir RMOL.id, Senin 29 Mei 2023.
"Kalau secara teknis, bukan dari analisis konfigurasi politik, bagi penyelenggara pemilu, (sistem) terbuka atau tertutup sama saja, (secara) teknis dan administrasi," kata Mahfud MD.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Sindir MK: Bisa Dong Jabatan Presiden Ditambah 1 Tahun
Dalam sistem perwakilan proporsional terbuka, seperti yang selama ini digunakan dalam pemilu, partai politik hanya tinggal memilih calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.
"Kalau sistem tertutup, tinggal menentukan nomor urut. Nomor urut di parpol kan belum final juga, masih daftar sementara. Nanti tinggal diurutkan saja," jelas Mahfud MD.
Penerapan sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024 ini pun diklaim tidak sulit diterapkan.
"Secara teknis ini mudah, karena sampai hari ini KPU belum mencetak kartu suara," sambungnya.
Mahfud, sebaliknya, meyakinkan pemerintah tidak akan mengintervensi dan tetap menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan sebelumnya yang diajukan politisi PDIP Demas Brian Wicaksono dan beberapa penggugat lainnya terkait sistem pemilu.
"Sistem pemilu, apakah akan terbuka atau tertutup. Mungkin dalam seminggu ke depan MK memvonis itu," tutupnya dalam rakor yang turut dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu.***
