Network
JAKARTA, OKE FLORES.com - Baru-baru ini beredar kabar bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berniat mengubah sistem pemilu kembali ke proporsionalitas tertutup. Hal itu berdasarkan kesaksian mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
Kelangsungan demokrasi ada di tangan hakim MK. Hakim diharapkan dapat menegakkan demokrasi yang telah mapan. Namun sebelum vonis, banyak yang memperkirakan putusan hakim tidak akan bulat.
Analisis politik Unhas A Ali Armunanto mengatakan jika sistem pemilu tertutup, maka bukan hanya Daftar Calon Sementara (DCS) parpol yang harus berubah. Peraturan pemilu, PKPU, Perbawalsu hingga juklat dan juknis juga akan berubah.
Baca Juga: Jusuf Kalla Mendukung Sikap Cawe-Cawe Jokowi di Pilpres 2024
Menurutnya, ini juga bisa menjadi bencana bagi parpol baru seperti PSI dan lainnya.
"Dan akan menguntungkan PDIP dan partai lama lainnya. Sehingga ini bahaya jika pemerintah tidak punya antisipasi. Bisa kacau," imbuh Ali, melansir RMOL.id, Rabu 31 Mei 2023.
Bahkan, ada kemungkinan kekacauan setelah munculnya oligarki baru. Tidak menutup kemungkinan gerakan mahasiswa akan mundur dan semakin kuat sehingga menimbulkan kekacauan politik.
Sementara itu, pengamat politik Unismuh Makassar, A Luhur Prianto, mengatakan perubahan sistem pemilu dari daftar terbuka ke daftar tertutup dimungkinkan.
Apalagi publik sudah bisa mengkalkulasi peta dukungan hakim MK yang selama ini selalu cenderung memihak kepentingan status quo kekuasaan. "Meskipun tetap ketukan palu sidang hakim yang sah memutuskan," katanya.
Kalau betul terjadi perubahan, maka dampaknya akan luas. Bahkan secara agregat berdampak pada legitimasi pemilu itu sendiri. Sudah ada penolakan partai-partai politik sebelumnya dan potensi penolakan itu bisa meluas ke publik.
