Network
JAKARTA, OKE FLORES.com - DPP Partai Demokrat telah memberikan warning atau ultimatum kepada Anies Baswedan yang hingga kini belum mengumumkan nama cawapresnya. Menurut Demokrat, hal ini bisa semakin menurunkan peluang sukses di pemilu 2024.
Demokrat dengan tegas mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungan mereka kepada Anies jika tidak ada bakal calon wakil presiden yang diumumkan pada Juni 2023.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan, melansir RMOL.id, Selasa 6 Juni 2023.
Menurut beberapa lembaga survei, elektabilitas Anies menurun. Menurut Andi, hal itu tidak lepas dari keterlambatan deklarasi cawapres.
"Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi. Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya," tutur Andi.
Dia mengatakan akan sulit jika perbedaan jarak elektabilitas dengan calon presiden lain sudah semakin jauh. Ia berharap deklarasi Cawapres dapat meningkatkan elektabilitas Anies ke depan.
"Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat. Entar kalau, harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih, partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies," kata Andi.
Demokrat, NasDem, dan PKS baru-baru ini membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), di mana mengusung Anies menjadi calon presidennya. Namun, koalisi ini belum mengumumkan cawapresnya.
Menurut survei ini, dalam simulasi tiga nama, suara Prabowo Subianto mencatatkan skor tertinggi yakni 38 persen. Kemudian Ganjar 34,2 persen, Anies 18,9 persen, dan sisanya 8,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Ultimatum dari Demokrat itu lantas direspons oleh PKS dan NasDem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang ditandatangani tidak mengatur tenggat waktu bagi Anies untuk memilih dan mengumumkan Wakil Presidennya.
