Network
OKEFLORES.com - Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mempertanyakan pernyataan Kementerian Keuangan tentang kewajiban utang pemerintah.
Direktur Surat Utang Negara dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) di Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, mengusulkan penghapusan subsidi sebagai salah satu cara untuk mengurangi kewajiban utang negara. Sebelumnya, Mukhamad Misbakhun melaporkan bahwa utang pemerintah telah mencapai lebih dari Rp20 ribu triliun, namun Deni Ridwan memberikan penjelasan yang berbeda.
Baca Juga: Ayah David Ozora Tolak Permintaan Maaf Mario Dandy
Pada 2022, belanja negara nilainya Rp3.000 triliun, sedangkan defisitnya Rp464 triliun. Dari contoh tersebut, ia menyebutkan jika ada tambahan utang negara sebesar Rp464 triliun. Deni Ridwan menyebutkan, salah satu alokasi belanja negara dengan budget tersebut yaitu untuk subsidi energi.
Alokasi subsidi energi pada 2022 awalnya ditargetkan Rp150 triliun, kemudian dinaikkan menjadi Rp500 triliun. Dari data tersebut, Deni Ridwan menyebutkan ada cara yang mudah untuk tidak menambah utang yaitu dengan menghilangkan subsidi energi sebesar Rp500 triliun.
"Jadi bisa saja tidak berutang, salah satunya dengan menghilangkan subsidi. Secara hitungan di atas kertas bisa, tapi praktiknya pasti luar biasa," kata Deni Ridwan melansir pikiran rakyat 15 Juni 2023.
Selain subsidi energi, ada juga alokasi lain yang menurut Deni bisa dikorbankan agar pemerintah tidak berutang yaitu di sektor kesehatan dan pendidikan. Dinilai olehnya, dengan penghapusan subsidi tersebut, negara tidak akan memiliki utang.
Baca Juga: Belanda Akui 17 Agustus 1945 Hari Kemerdekaan Indonesia
Sontak pernyataan tersebut membuat Said Didu bersuara. Ia mempertanyakan kebijakan yang dinilai mengorbankan rakyat padahal seharusnya untuk masyarakat.
