Network
OKE FLORES.COM - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberinya tugas khusus untuk menyelesaikan permasalahan Pulau Rempang dengan baik dan melibatkan kementerian lain dalam prosesnya.
Bahlil mengatakan, dari total 17.000 hektare Pulau Rempang, hanya 7.000 hingga 8.000 hektare yang bisa dikelola, sedangkan sisanya merupakan hutan lindung.
“Tadi bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan, dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Presiden, dilansir Pikiran-Rakyat.com Senin 25 September 2023.
Baca Juga: Bawaslu Ungkap 10 Provinsi Rawan Netralitas ASN di Pemilu 2024, Termasuk NTT?
Pemerintah fokus pada tahap awal pengembangan industri seluas lebih dari 2.300 hektare, yang meliputi pembangunan lingkungan pabrik kaca dan tenaga surya.
Bahlil juga menjelaskan, dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat di Rempang beberapa hari lalu, ia menjelaskan bahwa yang terjadi di Rempang bukanlah perpindahan atau pemukiman kembali, melainkan pengungsian. Perubahan ini membuat masyarakat Pulau Rempang tidak berpindah ke pulau lain, melainkan hanya ke Pulau Rempang.
"Bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran. Kalau relokasi, dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," tuturnya.
