Network
OKE FLORES.COM - Provinsi Kalimantan Timur, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, telah menjadi sorotan baru-baru ini terkait harta kekayaan dari para wakil kepala daerahnya.
Dalam sebuah laporan yang mengejutkan, terungkap bahwa delapan wakil kepala daerah di provinsi ini memiliki kekayaan yang mencengangkan.
Pertanyaannya, apakah ini menunjukkan transparansi yang baik dalam kepemimpinan ataukah munculnya kontroversi terkait sumber kekayaan mereka?
Baca Juga: Harta Kekayaan Aditya Halindra Faridzky Calon Bupati Tuban
Kekayaan milik delapan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dicatat oleh LHKPN.
Selain itu, menurut Laporan Harta Kekayaan Nasional (LHKPN), delapan Wakil Kepala Daerah dari Provinsi Kalimantan Timur ini dilaporkan memiliki harta yang bernilai miliaran rupiah.
Kekayaan 8 Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Timur, menurut data LHKPN, adalah sebagai berikut:
1. Wakil Bupati Berau
Gamalis adalah wakil bupati Berau saat ini.
Gamalis memiliki total Rp8.588.334.268.
2. Wakil Bupati Kutai Barat
Edyanto Arkan saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Kutai Barat.
Kekayaan Edyanto Arkan sebesar Rp19.104.021.325.
3. Wakil Bupati Kutai Kartanegara
Rendi Solihin sekarang adalah bupati Kutai Kartanegara.
Rendi Solihin memiliki total Rp7.956.214.333.
4. Wakil Bupati Kutai Timur
Kasmidi Bulang saat ini menjabat sebagai wakil bupati Kutai Timur.
Kasmidi Bulang memiliki total Rp20.469.264.187.
5. Wakil Bupati Mahakam Ulu
Yohanes Avun saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Mahakam Ulu.
Yohanes Avun memiliki total Rp6.080.770405.
6. Wakil Bupati Paser
Syarifah Masitah adalah wakil bupati Paser saat ini.
Kekayaan Syarifah Masitah sebesar 11.283.340.537 rupiah.
7. Wakil Wali Kota Bontang
Najirah sekarang menjabat sebagai wakil wali kota Bontang.
Najirah memiliki total Rp9.905.594.614.
8. Wakil Wali Kota Samarinda
Rusmadi saat ini menjabat sebagai wakil wali kota Samarinda.
Kekayaan Rusmadi sebesar Rp1.336.602.086.
Kejutan atas kekayaan para wakil kepala daerah di Provinsi Kalimantan Timur menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan etis.
Langkah-langkah konkret harus diambil untuk menyelidiki dan memastikan bahwa kekayaan tersebut diperoleh secara jujur dan sesuai dengan hukum.
Hanya dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan fondasi pemerintahan yang kuat dapat dibangun.***
