PENDIDIKAN, OKE FLORES.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimah menyebut seluruh SD dan SMP di Kota Cimah siap memperkenalkan kurikulum mandiri mulai tahun ajaran baru 2023-2024.
Semoga seluruh insan pendidikan kota Cimahi dapat bersama-sama mendambakan sebuah wadah belajar mandiri sebagai mesin implementasi perubahan pendidikan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimah, Harjono Cimah, usai upacara peringatan Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat kota Cimah pada Selasa, 2 Mei 2023, melansir Pikiran Rakyat.id, Senin 29 Mei 2023.
"Semua sekolah tingkat SD-SMP baik negeri maupun swasta siap menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) per Juli 2023 atau pada saat tahun ajaran baru 2023/2024," ujarnya.
Menurut Harjono, semua sekolah SD-SMP sudah menjalani pelatihan internal atau inhouse training mengenai IKM.
"Untuk tingkat SMP rata-rata melakukan pelatihan secara mandiri atau bergabung, untuk tingkat SD dilaksanakan per gugus.
Jadi, tidak ada alasan sekolah tidak terapkan IKM karena semua satuan pendidikan sudah lakukan pelatihan dengan anggaran yang ada," katanya.
Untuk pelatihan tersebut, dihadirkan narasumber dari guru yang sudah menjalani Diklat maupun dari lembaga yang ditunjuk Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
"Ada Balai Besar Guru Penggerak Jabar dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jabar yang akan mendampingi dan membina satuan pendidikan di sekolah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka," katanya.
Baca Juga: Puan Maharani: Minta Optimalkan Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN PPPK, Hardiknas 2023
Untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka secara optimal, lanjut Harjono, jajaran guru harus menggunakan Platform Merdeka Mengajar (PPM).
"Isinya ada soal manajemen sekolah, bahan ajar, assessment, sampai tutorial.
Yang perlu dikontrol penggunaan PMM bagi guru, masih ada sekolah yang statusnya belum memenuhi.
Mereka harus aktif menggunakannya sebagai acuan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah.
"Dulu guru buat rencana belajar dutulia, sekarang tinggal manfaatkan platform tersebut agar bisa menerapkan Kurikulum Merdeka," jelasnya.
Harjono mengklaim, sarana prasarana SD-SMP untuk penerapan Kurikulum Merdeka sudah mumpuni.
"Yang masih harus didorong tingkat PAUD.
Terutama pada PAUD nonformal karena sarana TIK masih terbatas.
Selain itu, tenaga pengajarnya masih sebagian lulusan SMA," ucapnya.
Disdik Kota Cimahi terus mendorong jajaran sekolah dan guru mengikuti seleksi Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak.
Hal itu dilakukan untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Sekolah penggerak di Kota Cimahi mencapai 2 TK, 2 SD, dan 7 SMP.
"Untuk memasuki sekolah penggerak, batas usia kepala sekolah 50 tahun.
Sedangkan pa kepala sekolah dulu direkrut usia senior karena itu jadi terkendala," jelasnya.
Untuk guru penggerak mencapai 38 orang dari angkatan 5 serta 78 guru masih mengikuti tahapan pelatihan guru penggerak angkatan 7.
"Kami usulkan satu guru penggerak menjadi pengawas TK, Kepala SD, dan pengawas SMP sesuai kebutuhan.
Kami tempatkan mereka sesuai ketentuan yang diatur kementrian," imbuhnya.
Pihaknya berharap, semua insan pendidikan di Kota Cimahi mendukung 24 program platform Merdeka Belajar yang telah diluncurkan.
"Sesuai arahan Pak Pj. Walikota, kami harus melakukan respon cepat kebijakan terbaru pendidikan dari pemerintah pusat.
Merdeka belajar bukan berarti kami bebas menafsirkan sendiri kebijakan tersebut, namun harus patuh dan fatsun pada kebijakan platform tersebut yang telah ditetapkan," tuturnya.***