Network
OKE FLORES.COM - Kencangnya rumor penyidik Polda Jawa Timur ‘masuk angin’ dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa Kabupaten Kediri tidak menyurutkan langkah bagi Forum Peserta Ujian Penyaringan Perangkat Desa (FPUPPD) untuk terus membangun komunikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Pada hari Kamis, 27 Juni 2024 Debby Dian Bagus Purnama menanyakan kepada lembaga antirasuah via seluler, terkait progres surat aduan yang dikirimkan ke KPK tertanggal 4 Juni 2024 dengan nomor informasi 2024-A-01725.
Menanggapi pertanyaan yang diajukan tersebut, KPK RI melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat memberikan jawaban bahwa laporan dalam tahap penelaahan oleh petugas KPK.
Apabila telah selesai, maka akan segera menyampaikan tanggapan melalui surat kepada kontak yang diinformasikan dalam laporan.
Tentang hal itu anggota FPUPPD lainnya, Laundry Ardiansyah mengatakan, “Kami berharap KPK jangan terlalu lama untuk segera memberi supervisi kepada para penyidik Subdit III TIPIDKOR Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Hal itu agar kasus dugaan tindak pidana korupsi pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat 163 desa di Kabupaten Kediri segera dituntaskan hingga pengadilan.”
Menurut kami kasus ini sangat terang benderang, bukti dan para pelaku sudah jelas, dan penyidik juga mengatakan demikian. Lalu kenapa harus berlama-lama menetapkan tersangka.
“Apalagi saat ini beberapa Polda di wilayah lain di Indonesia mendapat kritikan tajam dalam menangani kasus-kasus yang tengah viral di masyarakat, jangan sampai hal ini juga menimpa Polda Jawa Timur. Sekarang ini adalah momen yang tepat bagi Polda Jatim untuk menunjukkan kerja yang profesional dan mampu menangkis serta mengabaikan intervensi dari oknum-oknum PEJABAT BESAR,” ulas Laundry.
