Network
OKE FLORES.COM - Pemerintah telah menerbitkan kembali Surat Utang Negara Ritel (SBN) jenis Sukuk Ritel (SR) seri SR018 Melalui penanaman modal ini, Negara mengajak masyarakat untuk turut serta memajukan kemandirian bangsa dengan tarif yang sangat menarik.
Untuk mendukung pemerintah, bank bjb kembali dikaitkan dengan penerbitan obligasi yang akan diterbitkan mulai 3 hingga 29 Maret 2023 Efek tersebut disajikan dalam diagram 2 (dua) tenor untuk menjangkau semua kalangan.
Pemerintah mengusulkan jangka waktu 3 (tiga) tahun, SR018-T3, dan jangka waktu 5 (lima) tahun, SR018-T5, khusus untuk SR018.
Kisaran disesuaikan selama durasi dana investasi sekuritas. Hasil untuk dua jatuh tempo berbeda dari jangka waktu 5 tahun sebesar 15 basis poin selama jangka waktu 3 tahun.
SR018-T3 memberikan 6,25% per tahun. dan berakhir pada 10 Maret 2026 Sedangkan SR018-T5 memiliki yield tahunan sebesar 6,40%.
Dan berakhir pada tanggal 10 Maret 2028 Tingkat pengembalian akan tetap berlaku sampai dengan tingkat jatuh tempo). Pembayaran manfaat pertama untuk kedua term SBN ritel akan dilakukan pada 10 Mei 2023.
SR018 dapat dibeli oleh individu WNI dengan minimum pemesanan Rp 1 juta dan dan maksimal pemesanan Rp 5 miliar untuk SR018-T3 serta Rp 10 miliar untuk SR018-T5. SR018 akan didistribusikan kepada investor pada tanggal settlement 5 April 2023.
Menariknya, bank bjb akan memberikan cashback menarik untuk pemesanan SR018 melalui bank bjb. Di mana, cashback berupa uang tunai akan ditransfer ke rekening nasabah maksimal 30 hari setelah tanggal settlement.
"bank bjb terus berupaya membantu pemerintah melalui penawaran SR018 ini. Tujuannya agar masyarakat bisa dengan mudah berinvestasi dan membantu kemandirian bangsa," kata Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto.
Diketahui, SR018 ditawarkan sebagai bentuk investasi yang aman dan menguntungkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Di mana, masyarakat memiliki kesempatan yang sama ikut membiayai APBN. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan pembiayaan dan pembangunan negara.
