5 Kemunduran di Era Anies Baswedan, Transparansi Anggaran hingga Program UMKM

6 Juni 2023, 09:38 WIB
5 Kemunduran di Era Anies Baswedan, Transparansi Anggaran hingga Program UMKM /ANTARA/Reno Esnir/

JAKARTA, OKE FLORES.com - Beberapa bulan sebelum Anies Baswedan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, kinerjanya dianggap hanya sebatas tampilan luar atau menghias dengan keindahan saja dan memiliki kemajuan yang sangat sedikit.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengungkapkan penilaiannya pada Kamis, 24 Maret 2022.

"Kami bisa menyimpulkan tidak ada program pembangunan Jakarta yang signifikan.

Hanya sifatnya kosmetik-kosmetik yang cantik untuk menyembunyikan progres yang tidak signifikan ini," katanya, melansir Pikiran-Rakyat.com, Selasa 6 Juni 2023 dari Antara.

William menyebutkan ada sejumlah kemunduran di Jakarta, di antaranya terkait transparansi anggaran, penuntasan banjir, program uang muka (DP) rumah nol persen, pembangunan fase lanjutan LRT Jakarta dan program untuk Usaha, Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM).

Pada saat itu, William menjelaskan lebih lanjut soal transparansi anggaran.

Menurutnya, pihaknya merasa kesulitan untuk memantau anggaran, mulai dari proses penghitungan hingga hasil akhir.

Baca Juga: Mahfud MD Buka Suara, gegara Siswi SMP di Jambi Mengkritik Pemkot dan Perusahaan China

"Kami bisa melihat hanya anggaran yang sifatnya 'general' (umum) atau kami sebut sebagai pagu anggaran. Kami tidak bisa melihat komponen terkecil dari anggaran ketika proses anggaran itu sedang direncanakan," ujarnya, melansir Pikiran-Rakyat.com, Selasa 6 Juni 2023.

William juga membahas soal pengendalian banjir.

Ia menyebut Anies Baswedan saat itu belum melakukan penambahan normalisasi sungai yang membuat prosesnya tersendat.

Menurutnya, Anies Baswedan hanya melakukan program yang tidak signifikan, di antaranya gerebek lumpur atau sumur resapan.

Sampai Maret 2022, konsep naturalisasi juga disebut belum dikerjakan.

"Padahal program ini (normalisasi) sudah didukung anggaran dan disahkan DPRD DKI bersama Pemprov DKI kurang lebih Rp2 triliun selama Pak Anies menjabat," ucapnya.

Sementara, terkait dengan DP nol persen, pada saat itu masih belum memenuhi target 250.000.

Tak hanya itu, pada saat yang sama proyek LRT Jakarta belum dimulai.

"Jadi, tidak sampai angka satu persen.

Bahkan kami ingat, itu target DP nol sempat ingin diturunkan menjadi 29.000 unit," tutur William, melansir Pikiran-Rakyat.com, Selasa 6 Juni 2023.

"Kami kembali lagi mempertanyakan bagaimana cara Anies menuntaskan masalah kemacetan di Jakarta," katanya.***

Editor: Paulus Adekantari

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

Terpopuler