Ini 7 Kepela Daerah Terkaya di Sulawesi Utara: Keterbukaan Menuju Transparansi, Siapa Saja Mereka?

22 Mei 2024, 19:30 WIB
Ini 7 Kepela Daerah Terkaya di Sulawesi Utara: Keterbukaan Menuju Transparansi, Siapa Saja Mereka? /Instagram @andreiangouw/

OKE FLORES.COM - Ketika kita membahas tentang kepemimpinan di tingkat daerah, transparansi dan akuntabilitas adalah aspek yang sangat penting.

Salah satu cara untuk menilai keterbukaan dan integritas seorang pemimpin adalah melalui daftar harta kekayaannya.

Daftar ini memberikan gambaran tentang aset apa saja yang dimiliki oleh seorang kepala daerah dan bisa menjadi indikator penting dalam menilai kemungkinan adanya konflik kepentingan atau potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Juga: Inilah 3 Nama Kepala Daerah Terkaya di Provinsi Papua Tengah, Siapa Saja Mereka?

Daftar ini didasarkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, juga dikenal sebagai LHKPN, yang disampaikan kepada KPK secara berkala pada tahun 2021.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah komponen penting dalam menghentikan korupsi.

Karena para penyelenggara negara harus transparan, bertanggung jawab, dan jujur, mereka tidak boleh menikmati harta yang tidak sah.

Setiap aparatur negara harus melakukan LHKPN, yang merupakan komponen penting dalam mencegah korupsi.

Untuk memastikan bahwa penyelenggara negara tidak menikmati harta yang tidak sah selama jabatannya, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran sangat penting.

Sebelum ini, setiap penyelenggara negara melaporkan LHKPN melalui formulir cetak.

Namun, formulir LKHPN tidak lagi disediakan oleh KPK sejak 2017.

Sebaliknya, KPK meluncurkan e-LHKPN, aplikasi pelaporan harta kekayaan secara online, yang dapat diakses di www.elhkpn.kpk.go.id.

Tujuan penyampaian LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang KPK untuk melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

antara lain dengan mendaftar dan memeriksa LHKPN.

Sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, LHKPN dikirim.

Menurut LHKPN berkala tahun 2021, berikut adalah 7 kepala daerah terkaya di Sulawesi Utara:

Andrei Angouw

Tanggung jawab: Wali Kota Manado, NHK: 540477

Jumlah harta total Rp275.736.619.718

Rinci

1. Tanah dan struktur senilai Rp225.210.000.000

2. Peralatan transportasi dan mesin senilai Rp300.000.000

3. Harta bergerak tambahan sebesar Rp1.425 juta

4. Saldo tunai sebesar Rp14.665.619.718 rupiah

5. Modal tambahan sebesar Rp34.136.000.000

Baca Juga: Inilah Ucapan Hari Waisak 2024 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

Olly Dondokambey

Jabatan: Gubernur Sulawesi Utara

Jumlah total kekayaan adalah Rp223.880.344.788 rupiah.

Rincian

1. Bangunan dan tanah senilai Rp91.371.424.000

2. Alat transportasi dan mesin Rp5.890.000.000

3. Harta bergerak lainnya Rp1.455.000.000

4. Kas dan setara kas Rp125.635.920.788

Hutang Rp472.000.00

Joune Ganda

Total harta kekayaan Rp103.848.028.870

Rincian

1. Tanah dan bangunan Rp89.998.300.000

2. Alat transportasi dan mesin Rp5.000.000.000

3. Kas dan setara kas Rp34.497.605.797

4. Harta lainnya Rp9.145.000.000

Hutang Rp34.792.876.927

Caroll JA Senduk

Jabatan: Wali Kota Tomohon. NHK : 182463

Total harta kekayaan Rp39.886.369.281

Rincian

1. Tanah dan bangunan Rp33.896.000.000

2. Alat transportasi dan mesin Rp735.000.000

3. Harta bergerak lainnya Rp175.000.000

4. Kas dan setara kas Rp6.872.617.464

Hutang Rp1.792.248.183

Evangelian Sasingen

Jabatan: Bupati Kepulauan Sitaro. NHK: 401238

Total harta kekayaan Rp35.898.247.533

Rincian

1. Tanah dan bangunan Rp31.324.750.000

2. Alat transportasi dan mesin Rp3.150.000.000

3. Harta bergerak lainnya Rp2.000.000.000

4. Kas dan setara kas Rp1.423.497.533

III. Hutang Rp2.000.000.000

Baca Juga: Inilah Formasi CPNS 2024 Bagi Tenaga Honorer, Dikabarkan Akan Dibuka Pada Bulan Juni Ini!

Tatong Bara

Jabatan: Wali Kota Kotamobagu. NHK: 85331

Total harta kekayaan Rp13.223.625.723

Rincian:

1. Tanah dan bangunan Rp7.240.000.000

2. Alat transportasi dan mesin Rp325.000.000

3. Harta bergerak lainnya Rp3.900.000.000

4. Kas dan setara kas Rp1.458.625.723

5. Harta lainnya Rp300.000.000

James Sumendap

Jabatan: Bupati Minahasa Tenggara. NHK: 41477

Total harta kekayaan Rp8.513.843.307

Rincian

1. Tanah dan bangunan Rp5.990.862.500 HASIL SENDIRI Rp45.000.000

2. Alat transportasi dan mesin Rp755.000.000

3. Harta bergerak lainnya Rp542.000.000

4. Kas dan setara kas Rp3.442.891.366

Hutang Rp2.216.910.559

Daftar harta kekayaan ini bukan hanya sekadar informasi, tetapi juga merupakan langkah transparansi yang penting dalam mengukur akuntabilitas seorang pemimpin.

Keterbukaan ini membantu mengurangi spekulasi tentang sumber kekayaan seorang kepala daerah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan mereka.

Meskipun telah ada upaya dalam meningkatkan transparansi di tingkat kepemimpinan daerah, masih ada tantangan yang perlu diatasi.

Salah satunya adalah menjaga keakuratan dan keberlanjutan informasi dalam daftar harta kekayaan ini.

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa daftar ini diakses dengan mudah oleh masyarakat umum, sehingga mereka dapat mengawasi dan menilai kinerja para pemimpin mereka.

Dalam pandangan yang lebih luas, langkah-langkah menuju transparansi seperti daftar harta kekayaan ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Semakin transparan sebuah pemerintahan, semakin besar pula kepercayaan publik dan semakin kuat fondasi demokrasi itu sendiri.

Daftar harta kekayaan kepala daerah di Sulawesi Utara adalah langkah yang positif menuju transparansi dan akuntabilitas.

Dengan memberikan informasi yang jelas tentang kekayaan pemimpin daerah, masyarakat memiliki alat untuk mengawasi dan menilai kinerja mereka.

Namun, langkah-langkah ini juga membutuhkan komitmen yang berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pihak agar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal.***

Editor: Adrianus T. Jaya

Tags

Terkini

Terpopuler