Network
NTT, OKE FLORES.com - Ratusan Pegawai Negeri Sipil (TJPU)/pekerja kantoran yang berstatus buruh kontrak (teko) di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT) memutuskan untuk tidak menjabat setelah 1 Mei 2023.
Ironisnya, hingga kini belum ada Surat Keputusan (SK) resmi dari pemerintah daerah terkait nasib mereka.
Baca Juga: Sambut KTT ASEAN 2023, Kominfo Siapkan Media Center untuk 340 Wartawan...
"Pemberhentian lewat OPD. Ada OPD yang pimpinannya sampaikan ke teko, tapi ada pimpinan OPD yang tidak ada pemberitahuan," ungkap salah satu teko yang tak mau namanya disebut kepada wartawan," Kamis, 4 Mei 2023.
"Pemberhentian lewat OPD. Ada OPD yang pimpinannya sampaikan ke teko, tapi ada pimpinan OPD yang tidak ada pemberitahuan," ungkap salah satu teko yang tak mau namanya disebut kepada wartawan," Kamis 4 Mei 2023.
Baca Juga: Menkominfo Tinjau Kesiapan Layanan Media KTT ASEAN di Labuan Bajo...
Menurut dia, simpangsiurnya informasi, membuat sebagian teko memilih tak masuk kantor. Namun demikian, ada teko lainnya tetap bertahan.
"Ada dinas yang teko-nya masuk seperti biasa. Sedangkan ada yang memilih tidak masuk, karena ada informasi dari pimpinan OPD bahwa, kami dirumahkan sementara," katanya.
"Ada OPD juga yang kepala dinasnya keluarkan surat terimakasih untuk teko, tapi ada OPD juga yang tidak ada penyampaian sama sekali," sambungnya.
Ia mengatakan, meski belum ada SK, namun tenaga kontrak sudah diminta menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang isinya menyatakan, teko dikerjakan dari Januari sampai November.
Baca Juga: Ada Info Dugaan Penyimpangan BBM, Kapolres Lembata Vivick Tjangkung Gerak Cepat Sidak APMS Lamahora
"SPK pertama kami tandatangani bulan April baru-baru ini.
