Network
Penurunan kualitas demokrasi, kata dia, sejalan dengan beberapa peristiwa politik, seperti partai Golkar yang bergabung dengan partai pro pemerintah.
Padahal Golkar sebelumnya adalah pendukung calon presiden Jokowi.
Pelemahan demokrasi diperparah ketika rival presidennya, Prabowo, diangkat menjadi menteri.
“(Praktis sekarang) oposisi tinggal PKS dan Demokrat. Itu yang menyebabkan indeks pengawasan eksekutif dan kesetaraan warga di hadapan hukum Indonesia (menurut V-Dem) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan,” imbuhnya.
Dalam keterangannya, Saiful menjelaskan, Indonesia mengalami demokratisasi sejak Presiden RI Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, atau sekitar 25 tahun lalu.
Untuk melihat kemajuan, kemunduran, atau stagnasi demokrasi Indonesia, kata Saiful, adalah dengan melakukan evaluasi secara teratur selama 25 tahun tersebut, seperti yang dilakukan oleh V-Dem (Varieties Democracy).
V-Dem adalah lembaga akademik yang di dalamnya terdapat para ahli demokrasi di seluruh dunia.
Jika mengukur menggunakan equality before the law dan pengawasan terhadap eksekutif menurut V-Dem, kata dia, demokrasi di Indonesia menunjukkan gejala kemunduran.
Dalam skala 0-1, dengan 0 adalah sangat buruk dan 1 sangat baik, berdasarkan pengukuran itu, kondisi demokrasi di Indonesia tahun 2022 berada di angka 0,42.
“Perolehan ini mundur dibanding dengan 2004 yang mencapai 0,53.”
