Network
JAKARTA, OKE FLORES.com - Polisi diminta mengusut Denny Indrayana setelah mengaku mendapat informasi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
Permintaan itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pemberitaan soal ucapan Denny Indrayana di akun Twitter pribadinya.
“Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah,” kata Mahfud, melansir RMOLid, Senin 29 Mei 2023.
Mahfud mengingatkan, putusan MK tidak terbuka untuk umum sampai dibacakan. Dia menegaskan, putusan MK bersifat rahasia hingga dibacakan.
“Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setetalah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka,” tuturnya.
Mahfud merupakan Ketua MK, mengaku selama menjabat tidak berani meminta isyarat, apalagi bertanya soal vonis selama menjabat. Mahfud juga meminta MK untuk mengusut sumber informasi Denny Indrayana.
“Saya yang mantan Ketua MK saja tak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya,” pungkas Mahfud.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang beralih menjadi advokat, Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.***
