Network
OKEFLORES.com - Dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah membentuk Satu Data Indonesia (SDI) untuk meningkatkan kualitas sekaligus menyederhanakan prosedur pelayanan publik. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperhatikan capaian sebagai bagian dari proses pembentukan SDI.
“Saya sendiri menaruh perhatian khusus pada proses bagaimana agar pembentukan data dari hulu hingga ke hilir dapat dikoordinasikan secara baik karena proses ini melibatkan banyak pihak,” kata Menkeu pada Selasa 11 Juli 2023, dilansir dari kemenkeu.go.id, Kamis, 13 Juli 2023.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Plt Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD, dan perwakilan dari berbagai lembaga dan kementerian menghadiri rapat yang dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Baca Juga: Pertemuan Se-ASEAN untuk LGBT di Jakarta Dibatalkan
Presiden Joko Widodo meminta agar SDI dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diintegrasikan. Agar menjadi satu layanan atau interface, interaksi antara hulu dan hilir harus dikalibrasi. Jadi, untuk mendukung pengumpulan data secara terpusat, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah harus bekerja sama. Oleh karena itu, akan berdampak pada layanan publik, efisiensi anggaran, dan program pemerintah yang berorientasi pada hasil.
“Fokus Bapak Presiden itu adalah impact-nya pada kualitas layanan, simplifikasi, dan kepastian prosedur yang tidak berbelit-belit. Jadi efisiensi. Menurut saya, itu yang harusnya dijadikan fokus dari SDI dan SPBE dari sisi impact terhadap pelayanan,” ujar Menkeu.
Menkeu berpendapat bahwa Satu Data Indonesia dapat terus berupaya membangun Indonesia melalui infrastruktur digital publik yang kuat dan kredibel untuk mendukung kemajuan, keadilan, dan kemakmuran Indonesia.
Baca Juga: PSSI Mencari Pemain Terbaik untuk Bisa Tembus Final Piala Dunia U 17
