Network
OKE FLORES.COM – Keikutsertaan sejumlah peserta ujian penyaringan perangkat desa di Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Desember 2023 rupanya masih menyisakan kekecewaan mendalam bagi sejumlah putra-putri Bumi Panji.
Carut marut pelaksanaan pelaksanaan ujian perangkat desa tahun 2021 ternyata kembali terulang di tahun 2023 bahkan disebut banyak pihak lebih parah dan mengerikan.
Benih gejolak sejumlah peserta tes sudah terlihat saat pelaksanaan, ketika ratusan komputer ngadat dan beberapa tatib ujian dikangkangi oleh oknum panitia.
Baca Juga: Kekayaan Bey Machmudin, Wakil Gubernur Jawa Barat yang Beralih dari Ridwan Kamil
Akumulasi kemarahan sejumlah peserta memuncak takkala pengumuman perangkat desa yang diluluskan tidak seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 49/2023.
Selanjutnya sikap tersebut dipertegas dengan aksi demonstrasi LSM Kediri Raya yang diikuti anggota FPUPPD (Forum Peserta Ujian Penyaringan Perangkat Desa) pada tanggal 11 Januari 2024 di tiga tempat, yakni Kantor Dinas DPMPD, Kantor Bupati Kediri dan Kejaksaan Negeri. Akhirnya perjuangan peserta tersebut ditindaklanjuti oleh penegak hukum dalam hal ini Subdit III TIPIDKOR POLDA JAWA TIMUR.
Persoalan yang awalnya disinyalir hanya kecurangan biasa, nyatanya justru ditemukan adanya dugaan tindak korupsi dalam proses pengisian, pencalonan dan pengangkatan jabatan perangkat desa TA 2023. Diketahui ada 7 laporan yang masuk ke Polda Jatim dan 1 laporan ke Polres Kediri, namun kabarnya yang di Polres Kediri akan diambilalih oleh Ditreskrimsus Polda Jatim.
Menurut sumber kuat di POLDA ratusan saksi sudah diperiksa, dan sejumlah barang bukti juga sudah disita namun rumor terkini kencang beredar hanya sedikit akan dijadikan tersangka.
Menanggapi hal tersebut, beberapa peserta ujian menawarkan diri siap dipanggil polisi untuk memberi kesaksian atas sejumlah dugaan kejanggalan yang menimpanya.
