Network
OKE FLORES.COM - Pilpres 2024 semakin mendekat, dan dinamika politik di Indonesia semakin memanas. Salah satu fenomena menarik yang menjadi sorotan adalah penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang terlihat semakin masif dari kedua kubu, yaitu Jokowi dan Kubu Prabowo-Gibran. Bantuan sosial, yang semestinya menjadi upaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, kini tampaknya menjadi alat politik untuk meraih dukungan publik.
Politik Bansos: Keberlanjutan Program Pemerintah Jokowi
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak awal memandang serius masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Program bantuan sosial seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan sembako murah menjadi langkah konkrit dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Namun, kritik muncul ketika penyaluran Bansos dianggap tidak transparan dan cenderung lebih banyak dilakukan di daerah-daerah yang potensial mendukung pemerintah.
Dalam konteks politisasi, pemberian Bansos dianggap sebagai strategi Jokowi untuk memperkuat basis politiknya. Dengan menyasar kelompok rentan, pemerintah berharap dapat memenangkan simpati dan dukungan di tengah masyarakat.
Bansos sebagai Instrumen Politik bagi Kubu Prabowo-Gibran
Di sisi lain, kubu Prabowo-Gibran, yang diperkirakan akan menjadi salah satu kontestan utama pada Pilpres 2024, juga terlihat aktif dalam pemberian Bansos. Langkah ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya membangun citra positif di mata masyarakat, terutama di kalangan yang kurang mampu.
Meskipun pemberian Bansos seharusnya menjadi wujud kepedulian terhadap rakyat, skeptisisme muncul ketika jumlah dan intensitas penyaluran Bansos meningkat secara signifikan menjelang pemilihan. Masyarakat pun menjadi tajam mempertanyakan niat sebenarnya di balik aksi kemanusiaan tersebut.
Transparansi dan Akuntabilitas: Kunci Menghindari Politisasi Bansos
Penting untuk menegaskan bahwa Bansos seharusnya tidak dipolitisasi demi kepentingan elektoral semata. Agar program-program bantuan sosial tetap memiliki integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana harus dijaga. Masyarakat perlu memiliki akses informasi yang jelas terkait dengan kriteria penerima bantuan, alokasi dana, dan mekanisme distribusi.
