Network
OKE FLORES.COM - Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan secara berkala.
Setelah pemilih memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS), langkah selanjutnya adalah proses rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pada tingkat nasional, proses ini menjadi tonggak penting dalam menentukan hasil akhir suara dan menentukan pemenang pemilu.
Baca Juga: Suara Perubahan untuk Pendidikan: Aliansi Mahasiswa Gelar Aksi Demo di DPR RI
Tahapan Rekapitulasi Suara
- Pengumpulan Suara:
- Setelah pemilihan berlangsung di seluruh TPS, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) melakukan penghitungan suara di tempat tersebut. Setelah selesai, hasil penghitungan tersebut dibuatkan berita acara yang kemudian diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- Pengolahan Data di PPK:
- PPK akan mengumpulkan hasil dari seluruh TPS di wilayah kecamatan. Proses pengolahan data ini sangat krusial untuk menghindari adanya kesalahan atau ketidaksesuaian antara berita acara TPS dengan hasil yang diinput ke dalam sistem.
- Rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota:
- Setelah PPK selesai mengolah data, selanjutnya hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan akan dikirimkan ke KPU Kabupaten/Kota. Di sini, KPU setempat melakukan pengecekan kembali terhadap data yang diterima sekaligus menyusun laporan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.
- Rekapitulasi Provinsi:
- KPU Provinsi menjadi pihak yang menerima hasil rekapitulasi dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut. Proses ini bertujuan untuk menyusun hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi.
- Rekapitulasi Nasional oleh KPU Pusat:
- Langkah terakhir adalah pengumpulan hasil rekapitulasi dari seluruh provinsi di tingkat nasional oleh KPU Pusat. Pada tahapan ini, data-data dari tingkat bawah telah diintegrasikan untuk membentuk gambaran keseluruhan hasil suara di seluruh Indonesia.
Transparansi dan Pengawasan
Dalam proses rekapitulasi suara tingkat nasional, KPU menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan.
Pihak-pihak terkait, termasuk saksi dari masing-masing partai politik, memiliki hak untuk mengawasi setiap tahapan rekapitulasi.
Hal ini dilakukan untuk menjamin integritas dan keabsahan hasil pemilu.
Kepastian Hasil Pemilu
