Network
Sehubungan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, laporan ini dibuat sesuai dengan undang-undang tersebut.
Upaya untuk menghentikan korupsi mencakup laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, juga dikenal sebagai LHKPN.
Selama Wajib LHKPN menjabat, LHKPN diberikan secara berkala setahun sekali pada harta kekayaan yang dimiliki pada tanggal 31 Desember.
Penting untuk menyerahkan LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
Sebagaimana dilaporkan oleh laman e-LHKPN pada Kamis 16 Mei 2024, Yoyok Sukawi secara teratur melaporkan harta kekayaannya kepada negara.
Untuk LHKPN periodik 2023, terbaru adalah 26 Maret 2024.
Yoyok Sukawi memiliki total kekayaan sebesar Rp. 14,1 miliar pada LHKPN tersebut.
Hutang sebesar Rp. 4,5 miliar telah dikurangi dari total harta kekayaan.
Penyumbang terbesar harta kekayaannya adalah tanah dan bangunan.
Ia memiliki tiga belas aset tetap yang terletak di Semarang, Demak, dan Badung.
