OTOMOTIF, OKE FLORES.com - Pemerintah menyatakan bahwa di masa depan akan mendukung dan mendorong penggunaan energi ramah lingkungan.
Salah satu caranya adalah dengan menghapus kendaraan bermesin bensin dan diesel dari Indonesia.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI.
Dia mengatakan bahwa kendaraan bensin dan diesel akan dihapus sepenuhnya dari Indonesia pada tahun 2050.
"Mobil konvensional (mesin bensin dan diesel) sudah tidak ada lagi," kata dia dalam diskusi Ekosistem Menuju Energi bersih yang ditayangkan kanal Youtube Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Senin, 5 Juni 2023, melansir Pikiran-Rakyat.com, Kamis 8 Juni 2023.
Sebenarnya kebijakan ini bukan kebijakan baru.
Pasalnya peniadaan mobil bensin dan diesel di Indonesia mulai 2050 sudah masuk dalam road map pemerintah untuk target net zero emission (emisi nol).
Target pemerintah adalah pada tahun 2060 seluruh kebijakan ini bisa dilakukan.
Tak hanya mobil bensin dan diesel saja yang ditiadakan.
Rencananya sumber energi yang tak ramah lingkungan juga operasinya akan dihentikan.
Baca Juga: Susul Toyota, Daihatsu Umumkan Recall 1.210 Xenia dan Rocky di Indonesia
Sebagai contoh, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) akan dinonaktifkan sebelum 2031.
Selain itu, akan ada juga kebijakan tersambungnya interkoneksi jaringan listrik antar-pulau di 2035.
"Tidak ada lagi pembangkit listrik tenaga diesel yang beroperasi serta tidak ada penjualan motor konvensional. Jadi semuanya diharapkan menuju ke listrik," ujar Moeldoko.
Pada 2040, pemerintah menargetkan jika energi nasional dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sudah mencapai 71 persen.
Sepuluh tahun setelah itu, penggunaan EBT diharapkan sudah mencapai 87 persen.
Selain itu, semua kendaraan juga nantinya akan berbentuk elektrifikasi bertenaga listrik atau campuran (hybrid).
Moeldoko menjelaskan pemerintah sudah memiliki peta jalan yang jelas untuk mencapai semua itu.
"Saya pikir pemerintah sudah memiliki road map menuju ke sana.
Sangat clear (jelas) ya road map-nya itu penting bagi masyarakat Indonesia untuk ikut memahami dan terlibat di dalamnya," katanya.***