Network
PENDIDIKAN, OKE FLORES.com - Kementerian Hukum dan HAM memberikan Penghargaan Paralegal Justice Award 2023 kepada Kades dan Lurah.
Penghargaan Penegakan Hukum (2023) diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang berhasil menyelesaikan perselisihan antar warga di wilayahnya.
Penghargaan Penegakan Hukum (2023) merupakan bentuk pengakuan kepada kepala desa dan perangkat desa yang dapat menyelesaikan perselisihan di desanya.
“Kades dan lurah yang dianugerahi sebagai paralegal Indonesia memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara atau sengketa antarwarga di tingkat desa,” kata Menkumham, Yasonna H. Laoly di sela malam anugerah Paralegal Justice Award 2023 di Jakarta melansir klikpendidikan.id jumat 2 Juni 2023.
Sebanyak 294 penerima Penghargaan Paralegal Justice (2023) terdaftar di seluruh Indonesia, dan peran paralegal sangat penting, yang diharapkan dengan konsep keadilan restoratif baik dalam hukum pidana maupun perdata dan sejalan dengan konsep hukum pelaksanaan, Hukum Kriminal dan UU Amandemen.
Baca Juga: Ini Perbedaan Gelar PhD dan Doktor di Dunia Akademik
Pemimpin desa dan lurah dipandang sebagai penengah dan pendamai yang independen dari perselisihan.
Mereka bisa mengurangi jumlah kasus agar tidak menumpuk di pengadilan.
"Jumlah orang yang kita kirim ke lapas pada umumnya 'kan perkara-perkara kecil,” kata Yasonna.
“Ada dulu kan pernah kejadian nenek-nenek mencuri coklat, hanya ambil kirim ke pengadilan.
Mengapa itu tidak diselesaikan oleh paralegal desa, melalui pendekatan-pendekatan kearifan lokal?" tambah Yasonna.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Widodo Ekatjahjana mengatakan, Paralegal Justice Award untuk mengapresiasi kades dan lurah yang berperan dalam menyelesaikan konflik di wilayahnya.
"Paralegal justice bukanlah semata ajang perlombaan, melainkan wadah dalam membangun spirit dan motivasi kepada kades dan lurah dalam memberikan pelayanan hukum, dan pengayom masyarakat,” kata Widodo.
Baca Juga: Sri Mulyani: Uang Lembur bagi PNS Golongan I dan II Mencapai 2 Juta
Paralegal Justice Award ini merupakan kerja bersama antara Kemenkumham, Mahkamah Agung (MA) serta didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ***
