Network
Pihaknya berharap, pemerintah kabupaten dan desa menggunakan regulasi secara baik.
“Kalau suara kami tidak didengarkan, kita lihat ke belakang. Desa itu kalau pemerintah desanya tidak bagus maka otomatis desanya akan hancur. Mengemban dana desa sebegitu besar minimal 1.5 Milyar tambah pokir dan lain-lain bisa 3-4 milyar. Kalau pamong desanya nggak siap, gimana? Iso korupsi kabeh dampaknya,’ beber Arif.
Baca Juga: Teka-teki Logis yang Seru dan Menjebak, Bikin Otak Mikir Keras
"Dampak selanjutnya, sebelum kami datang kesini tadi ada LSM yang demo terkait PTSL, PTSL rumit karena sekdesnya tidak pas. Karena kalau hari ini bermasalah berarti rekrutmen sekdes tahun 2021 itu tidak tepat, mengapa? Karena pasti sekdes itu tidak bisa membaca letter c otomatis saat pelaksanaan PTSL sebagai program dari BPN pasti bingung. Ini jangan sampai terulang. Apakah kita mau diposisi itu terus," tambahnya.
“Kalau teman-teman ini bawa bukti kecurangan ujian perangkat desa bagaimana, tadi Pak Agus Cahyono (Kadis DPMPD) menyuruh kalau ada bukti kecurangan bawa ke apparat yang berwajib, itu betul. Tetapi tolong njenengan perhatikan efek dari ini adalah pergolakan dalam masyarakat. Ini yang kita jaga sebagai Lembaga Kontrol sosial, sambungnya.
Baca Juga: Jenis-Jenis Kanker Pankreas yang Perlu Anda Tahu
“Jangan sampai hari ini kita aksi, besok kita aksi lagi, timpal Suko Priyadi Ketua LSM Berantas. Debby D Bagus salah satu peserta ujian kembali memberi kesaksian terkait kejanggalan pelaksanan tes penyaringan perangkat desa di hadapan Kepala Bakesbangpol. “Disini mungkin berita acara yang tidak tepat (seraya menunjukkan dokumen berita acara) yang tidak sesuai dengan peraturan bupati, menurut hemat saya pasti semua ini tahu, dari Kades, ketua PKD (Paguyuban Kepala Desa), dan semua yang terlibat dalam masalah perangkat desa ini. Dan saya yakin semua berita acara ini tidak ada nilainya, karena nilai di lembaran terpisah dan tidak sesuai dengan format dalam perbup. Dan setelah kami konfrontir dengan pihak Unisma mereka tidak mengakui bahwa lembaran itu bukan mereka yang buat,” ucapnya dengan nada lantang.
Pernyataan Debby Bagus dikuatkan, Laundry Ardiansyah dan Viona Ardira secara bersama-sama karena mereka mendapat jawaban serupa dari Profesor Dr. Ir. Hj Mahayu Woro Lestari, MP Ketua LPPM Unisma – Malang secara langsung.
“Kami sempat audensi dengan pihak Unisma, tegas mereka serempak. Basuki sang Korlap dari LSM Berantas menimpali, maksud sampean, jangan-jangan ada oknum yang sengaja membuat nilai sendiri gitu ya!," katanya.
