OKE FLORES.com - Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memberikan tanggapannya terhadap pernyataan eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai ekonomi Indonesia. JK mengungkapkan bahwa China menguasai 50 persen ekonomi Indonesia.
Pernyataan tersebut kemudian disampaikan oleh juru bicara JK, Husain Abdullah, yang menyebutnya sebagai bentuk kritik diri dari mantan Wakil Presiden ke-10 Indonesia tersebut untuk masyarakat Indonesia.
"Padahal ini adalah otokritik dari Pak JK agar kita bekerja lebih keras dan lebih cerdas lagi," katanya melalui Twitter @husainabdullah1 melansir Pikiran-Rakyat.com, Jumat 23 Juni 2023.
Baca Juga: Jangan Sampai Jadi Korban, Berikut Cara Cek Legalitas Pinjol di OJK
Husain berpendapat bahwa tujuan dari autokritik JK adalah untuk menginspirasi kita untuk mengikuti kesuksesan orang lain dalam melaksanakan aktivitas ekonominya yang berhasil.
"Meneladani saudara-saudara kita yang berhasil dan tidak menyalahkan atau menghambatnya karena mereka juga bayar dan membuka lapangan pekerjaan," tuturnya pada cuitan hari ini, Minggu 14 Mei 2023.
Relawan kemanusiaan Red Cross Indonesia itu membeberkan hal tersebut saat menanggapi pertanyaan warganet terkait judul berita media massa nasional. Berita itu adalah tentang pernyataan JK mengenai ekonomi China disertai tanggapan Said Didu.
Perlu Ada Kebijakan
Menanggapi hal tersebut, Said Didu menganggap wajar pernyataan Wakil Presiden ke-12 RI itu tentang ekonomi Indonesia dan China di atas. Ia menekankan perlunya kebijakan untuk membela pihak yang tersisih dari persaingan bebas.
"Ketimpangan yang makin melebar tersebut tidak bisa dibiarkan. Harus ada kebijakan untuk membela yang tersisih dari persaingan bebas, juga kebijakan lain," tutur Said Didu melalui Twitter @msaid_didu.
Tak hanya itu, pria 61 tahun itu juga menekankan agar ketimpangan ekonomi tersebut hendaknya diperbaiki.
“Di situlah tokoh untuk membuka ketidakadilan dan ketimpangan untuk diperbaiki. Jadi menurut saya, tidak ada yang salah dari ungkapan Pak JK," ujarnya lewat cuitan pada hari ini, Minggu 14 Mei 2023.
Anggaran mobil listrik pejabat eselon I Kemenkeu kena kritik Said Didu
Kritik dilontarkan Said Didu terkait pengadaan mobil dan motor listrik pejabat.
Diketahui informasi pengadaan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Anggaran Rp966 juta dialokasikan untuk satu unit mobil listrik. Adapun anggaran untuk motor adalah Rp28 juta per unit.
Dana di atas tidak termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi daya.
"Akhirnya produsen/agen mobil listrik menikmati APBN dari utang yang akan dibayar oleh rakyat," katanya lewat akun Twitter miliknya.***