OKE FLORES.COM - Sejak diluncurkan, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjadi penopang utama bagi masyarakat ekonomi rendah di Indonesia.
Di tengah kondisi ekonomi yang terus berfluktuasi, PKH terbukti menjadi penyelamat bagi ribuan keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup.
Dengan berbagai kebijakan terbaru yang diterapkan, seperti penyaluran bantuan bersama Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PKH menjadi lebih relevan dan efektif dalam menjawab tantangan kemiskinan.
Berdasarkan informasi terbaru, bantuan sosial dari PKH dijadwalkan akan terus mengalir hingga Juni 2024.
Bahkan, pemerintah saat ini telah meningkatkan jumlah bantuan yang disalurkan dengan menggabungkannya dengan bantuan dari BPNT.
Hal ini memberikan dorongan yang signifikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memungkinkan mereka untuk menerima bantuan dengan nominal yang lebih besar, mencapai hingga Rp 1.000.000 atau bahkan lebih.
Bahkan bantuan PKH plus BPNT baru-baru ini diberikan.
Ini memungkinkan KPM mendapatkan bantuan dengan nominal hingga Rp 1.000.000 lebih, mengingat bantuan BPNT kantor pos sebesar Rp 600.000 dan PKH menyesuaikan kelompok penerimanya.
KPM harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum dapat menerima bantuan tersebut, di antaranya adalah:
1. Penerima WNI PKH
2. Penerima PKH tidak berasal dari ASN, TNI, atau Polri.
3. Bantuan BLT UMKM, BLT Subsidi Gaji, dan Kartu Prakerja belum pernah diberikan kepada penerima PKH.
4. Di tingkat kelurahan, masyarakat termasuk dalam kategori miskin.
5. Penerima PKH terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
KPM yang memenuhi persyaratan di atas dapat menunggu giliran.
Meskipun PKH telah berkontribusi secara signifikan dalam memerangi kemiskinan, masih ada beberapa masalah yang perlu ditangani.
Salah satunya adalah pengawasan dan penilaian yang lebih ketat terhadap penggunaan dana untuk memastikan bahwa uang itu benar-benar digunakan untuk membantu keluarga yang menerimanya.
Untuk membantu keluarga penerima manfaat menjadi lebih mandiri dalam jangka panjang, upaya pemberdayaan ekonomi juga harus terus ditingkatkan.***