OKE FLORES.COM - Erick Thohir, yang terkenal sebagai pengusaha sukses di Indonesia, kembali berkiprah dalam sektor publik dengan ditunjuknya sebagai Komisaris BUMN.
Sebagai mantan pemilik klub sepak bola Internazionale Milano dan tokoh utama di berbagai perusahaan, Erick Thohir membawa pengalaman luas dalam manajemen bisnis dan keuangan.
Dengan pengangkatan ini, gaji Erick Thohir sebagai Komisaris BUMN diprediksi mencapai angka yang signifikan, mencerminkan tanggung jawab serta pengaruhnya dalam pengambilan keputusan strategis untuk kepentingan ekonomi nasional.
Baca Juga: WOW ! Ini dia Harta Kekayaan Bakal Calon Gubernur NTT Melki Laka Lena
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menunjuk sejumlah nama baru untuk jabatan Dewan Komisaris di perusahaan BUMN.
Adapun nama-nama seperti Fuad Bawazier, Simon Aloysius Mantiri, dan Grace Natalie.
Nama-nama ini ditemukan di berbagai perusahaan pelat merah. Bisa PT Pertamina, Holding Tambang BUMN, atau Mining Industry Indonesia (MIND ID).
Berapa gaji mereka?
Pada pekan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk dua orang baru ke dewan komisaris PT Pertamina (Persero).
Pada pekan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk dua orang baru ke dewan komisaris PT Pertamina (Persero).
Disebutkan bahwa Simon Aloysius Mantiri akan menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina dan Condro Kirono akan ditugaskan sebagai Komisaris Independen Pertamina.
Berdasarkan pengungkapan prosedur, indikator, dan dasar penetapan remunerasi, dijelaskan bahwa prosedur dan indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian BUMN dan tidak berada dibawah kewenangan Perusahaan.
Adapun dasar penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-04/MBU/2014 jo No.PER-01/ MBU/06/2017 jo No.PER-06/MBU/06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Menteri BUMN SK-148/ MBU/05/2018.
Gaji atau honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem atau insentif kinerja adalah struktur dan komponen remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
Pedoman internal yang dibuat oleh Menteri BUMN sebagai RUPS PT Pertamina (Persero) digunakan untuk menetapkan gaji Direktur Utama.
Gaji anggota Direksi lainnya kemudian ditetapkan berdasarkan Faktor Jabatan, yang merupakan 85 persen dari gaji Direktur Utama.
Namun, honorarium Wakil Komisaris Utama adalah 42,5% dari gaji Direktur Utama, dan honorarium Komisaris Utama adalah 45,5% dari gaji Direktur Utama.
Selain itu, gaji anggota Dewan Komisaris adalah sembilan puluh persen dari gaji Komisaris Utama.
Ahok, atau Basuki Tjahaja Purnama, sempat berbicara bebas tentang gaji yang dia terima beberapa tahun sebelumnya.
Menurut Ahok, pada tahun 2020, gajinya sebagai komisaris utama Pertamina mencapai Rp170 juta per bulan.
Ahok menyatakan bahwa mereka akan menerima bonus tantiem atau insentif kerja selain gaji.
Komisaris di MIND ID
Erick Thohir juga mengubah tiga nama baru di dewan komisaris MIND ID, BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia.
Terdapat tiga nama yang disebutkan: Fuad Bawazier sebagai Komisaris Utama, Grace Natalie Louisa sebagai Komisaris, dan Pamitra Wineka sebagai Komisaris Independen.
Keputusan ini dibuat setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 MIND ID.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews, BUMN yang bergerak di industri tambang ini mengatakan bahwa anggota dewan direksi dan dewan komisaris menerima gaji atau honorarium sebesar sekitar Rp34,8 miliar selama tahun 2022.
Besar gaji atau tantiem yang diterima direksi dan komisaris tidak dijelaskan secara detail.
Gaji atau honorarium bersama tunjangan mencapai Rp3,1 miliar per tahun, atau Rp263 juta per bulan, jika asumsi komisaris dan dewan direksi menerima gaji yang sama.
Selanjutnya, diperkirakan bahwa setiap anggota akan menerima tantiem sebesar sekitar Rp13,5 miliar setiap tahun.
Pengangkatan Erick Thohir sebagai Komisaris BUMN dan gaji tokoh-tokoh politik seperti Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Grace Natalie, tidak hanya mencerminkan dinamika politik dan ekonomi Indonesia, tetapi juga menyoroti kompleksitas struktur gaji dan tunjangan dalam sektor publik.
Peran serta pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan nasional memperkuat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik, serta menegaskan bahwa pengabdian pada negara membawa konsekuensi yang signifikan, baik dari segi tanggung jawab maupun penghargaan finansial.***