Namun, kebijakan menggunakan nama sebagai satu-satunya dasar identifikasi penerima bantuan juga menuai berbagai tanggapan.
Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan ini mungkin dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan dan kecurangan, mengingat adanya risiko nama ganda atau identitas ganda yang dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan secara berlebihan.
Oleh karena itu, peran lembaga penyalur dan mekanisme pengawasan di tingkat lokal menjadi krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas program bansos ini.
Proses pemilihan penerima bantuan harus tetap dilakukan dengan cermat dan didukung oleh teknologi informasi untuk mengurangi potensi kecurangan.
Selain itu, edukasi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya kejujuran dalam mendapatkan bantuan sosial.
Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam pengawasan bersama dan melaporkan jika ada praktik-praktik yang merugikan keberlanjutan program ini.
Dalam konteks yang lebih luas, program bansos pengganti El Nino ini seharusnya juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.
Dengan memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang terdampak, diharapkan mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi yang muncul akibat perubahan cuaca yang ekstrem.
Pentingnya keberlanjutan program ini juga harus ditekankan, bukan hanya sebagai respons terhadap El Nino, tetapi juga sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin kompleks dan tidak terduga.