Network
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menjadi landasan penting dalam menetapkan standar minimum upah bagi pekerja di tingkat lokal.
Penghitungan UMK sendiri tidaklah sembarangan, melainkan melibatkan proses yang terencana dan berbasis data.
Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan setempat sebelum merekomendasikan besaran UMK kepada bupati atau walikota.
Mengacu pada pasal 16 ayat (4) dijelaskan bahwa jika hasil penetapan UMK lebih rendah daripada UMP, maka walikota atau bupati tidak dapat merekomendasikan kepada gubernur.
Faktor-faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, rata-rata konsumsi per kapita, dan jumlah pekerjaan menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan UMK yang adil dan berkelanjutan.
Baca Juga: Berikut Informasi Seputar Spoiler dan Link Nonton Streaming Serial Ratu Adil Episode 3
Namun, terdapat pula tantangan dalam penetapan UMK yang patut diperhatikan. Salah satunya adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan sektor usaha dalam membayar upah.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampak ekonomi dan sosial dari peningkatan UMK agar tidak menimbulkan distorsi pasar atau penurunan daya saing sektor usaha.
Daftar UMK di Provinsi NTT Tahun 2024'
Dirangkum dari beberapa sumber, berikut rincian UMK setiap kabupaten dan kota di NTT tahun 2024, yaitu:
