Prioritas Penggunaan Dana Desa:
Kebijakan pemerintah mungkin telah mengarahkan dana desa untuk keperluan yang dianggap lebih mendesak daripada pembayaran THR.
Misalnya, dana tersebut mungkin dialokasikan untuk infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan di desa tersebut.
Dalam situasi di mana sumber daya terbatas, pemerintah desa harus membuat keputusan sulit untuk memprioritaskan penggunaan dana.
Ketidakpastian Regulasi:
Perubahan dalam regulasi terkait dana desa atau alokasi keuangan pemerintah pusat juga dapat memengaruhi kemampuan desa untuk memberikan THR kepada perangkat desa.
Ketidakpastian dalam kebijakan dan peraturan bisa menjadi penghalang bagi desa untuk mengambil keputusan yang pasti mengenai pembayaran THR.
Pengelolaan Dana yang Kurang Efisien:
Terkadang, masalah dalam pengelolaan dan akuntabilitas dana desa juga bisa menjadi faktor mengapa perangkat desa tidak menerima THR.
Adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa dapat mengurangi kemampuan desa untuk memenuhi kewajiban pembayaran THR.