Dengan diakui secara lebih resmi, anggota BPD diharapkan dapat mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan tanggung jawab dan peran mereka dalam memajukan desa.
Ini bisa tercermin dalam peningkatan gaji atau insentif lainnya sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka.
3. Keterlibatan Lebih Aktif dalam Pengambilan Keputusan
Salah satu aspek penting dari RUU Desa adalah peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pemerintahan di tingkat desa.
BPD sebagai perwakilan langsung dari masyarakat desa menjadi salah satu aktor utama dalam proses ini.
Dengan keterlibatan yang lebih aktif, anggota BPD mungkin mengalami peningkatan beban kerja dan tanggung jawab.
Oleh karena itu, peningkatan gaji bisa menjadi salah satu cara untuk mengakui dan mendorong keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif.
4. Penyesuaian dengan Standar Kesejahteraan
Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesejahteraan anggota BPD sebagai bagian dari aparatur pemerintah daerah, pemerintah dapat melakukan penyesuaian gaji untuk mencerminkan standar kesejahteraan yang lebih baik.
Penyesuaian ini dapat mencakup peningkatan gaji pokok, tunjangan, atau fasilitas lainnya yang memastikan kesejahteraan anggota BPD sesuai dengan tuntutan dan tanggung jawab mereka.
5. Faktor Lokal dan Kondisional
Peningkatan gaji anggota BPD juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal dan kondisional yang ada di masing-masing desa.