Network
OKE FLORES.com - Menteri Hubungan Luar Negeri Indonesia masa jabatan 2001-2009, Hassan Wirajuda menyatakan, sistem multilateral yang mengatur penyebaran nuklir perlu diubah dan dinilai ulang. Pernyataan tersebut disampaikan Wirajuda dalam "Forum Perdamaian Dunia (FPD)" ke-11, di Beijing, Senin (3/7/2023).
"Mekanisme multilateral yang mengatur mengenai non-proliferasi nuklir perlu direformasi dan diperbaharui agar lebih efektif. Sudah waktunya untuk membawa seluruh negara pemilik nuklir, baik nuclear weapon states maupun nuclear armed states, untuk duduk bersama dengan diatur oleh aturan universal yang sama yang terkandung dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir tahun 1975," ujarnya, dilansir dari rri.co.id, Rabu 05 Juli 2023.
Forum Perdamaian Dunia (WPF) adalah forum tahunan yang diselenggarakan oleh Universitas Tsinghua dan Institut Urusan Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok. Forum global membahas keamanan internasional dengan mempertemukan politisi berpengaruh dari negara sahabat, pimpinan organisasi internasional, pakar hubungan internasional dan pemimpin bisnis untuk membahas situasi global dan keamanan internasional.
Baca Juga: RI-Kazakhstan Tandatangani MoU Kerja Sama IKN-Astana
Forum yang mengusung tema "Menstabilkan Dunia yang Tidak Stabil melalui Konsensus dan Kerja Sama” turut dihadiri tokoh-tokoh berpengaruh. Di antaranya mantan Presiden Brasil Dilma Vana Rousseff, Menteri Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok Liu Jianchao, dan mantan Penasihat Khusus Presiden Republik Korea Chung-in Moon termasuk di antara para narasumber.
Hassan Wirajuda berpartisipasi sebagai pembicara pada Panel Session bertemakan "Non-Proliferasi Nuklir dalam Dunia yang Tidak Stabil" dan Plenary Session bertemakan "Reformasi Kerja Sama Regional". Pada Sesi Pleno, ia berbicara tentang peran penting ASEAN sebagai pembangun jembatan serta convening power yang dimilikinya.
Baca Juga: Jenazah Mahasiswa Asal Maluku di Rusia Proses Dipulangkan
Dalam kunjungan tersebut, Hassan Wirajuda yang juga Dekan Sekolah Hukum dan Studi Internasional Universitas Prasetiya Mulya didampingi Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun, melakukan pertemuan dengan Universitas Tsinghua untuk menjajaki kerja sama antaruniversitas, selain berdialog dengan mahasiswa RI yang sedang menuntut ilmu di Beijing di Wisma Duta, KBRI Beijing. Ia menyampaikan perkembangan situasi di tanah air, khususnya terkait dengan Pemilu dan Pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2024.
Hassan Wirajuda juga berpesan agar para mahasiswa RI menjadi warga negara yang bertanggung jawab dengan menggunakan hak pilihnya dengan berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Serta bersiap untuk menyongsong Tahun Emas Indonesia 2045 dengan belajar dan bekerja keras serta memiliki kemampuan penguasaan bahasa asing yang prima.***
