OKEFLORES.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Keski-Jawa (Keski-Jawa) memberikan kabar baik tentang angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
Pasalnya, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 66,7 ribu pada periode Maret 2023 dibandingkan September 2022.
Informasi tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala BPS Jateng Dadang Hardiwan.
Baca Juga: Said Aqil: Al Zaytun Harus Ditelisik Sebagai Komunitas dan Ekosistem Tertutup
Ia mengatakan pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3,79 juta orang.
“Maret 2023 tingkat kemiskinan Rp 477.580 per kapita per bulan,” ujarnya dalam siaran pers di Semarang, Senin, 17 Juli 2023.
Terkait dengan perkotaan dan perdesaan, data menunjukkan pada periode September 2022 hingga Maret 2023 jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebanyak 30,5 ribu orang.
Melansir dari pikiranrakyat.com Selasa, 18 juli 2023, Pada saat yang sama, kemiskinan di pedesaan menurun sebanyak 36,2 ribu orang. "Angka kemiskinan perkotaan sekitar 9,78 persen dan tingkat kemiskinan pedesaan sekitar 11,8 persen," ujarnya.
Di antara faktor yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan Jateng, kata Dadang, adalah penurunan laju inflasi dari September 2022 hingga Maret 2023. Inflasi hanya 1,3 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan I 2023 juga sebesar 5,04 persen, kata Dadang. Antara Agustus 2022 dan Februari 2023, Dadang juga menunjuk penurunan angka pengangguran.
"Juga jumlah penduduk usia kerja relatif meningkat dibandingkan penduduk usia kerja," ujarnya.
Wakil Presiden DPR dan Dirjen PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan peningkatan anggaran desa menjadi Rp 5 miliar di setiap desa. Menurut dia, tambahan anggaran itu bisa digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan dana secara bersih dari korupsi dan mengentaskan kemiskinan ekstrem. “Dana desa harus ditingkatkan agar pembangunan berjalan efektif dan terhindar dari korupsi.
Satu-satunya cara adalah meningkatkan dana desa. Rp5 miliar adalah suplemen minimal untuk mengatasi masalah seperti keterpurukan dan kemiskinan yang ekstrim,” ujar Muhaimin Iskandar dalam sebuah kesempatan.
kunjungan ke desa Rengaspendawa di kecamatan Larangan kabupaten Brebes di Jawa Tengah pada hari Minggu 18 Juni 2023.
Selain antikorupsi, ia menyatakan penambahan Rp 5 miliar ke anggaran dana desa bisa memperbesar peluang pelayanan Posyandu bagi warga desa agar lebih sehat dan sejahtera.
Selain itu, peningkatan dana ini akan menyebabkan penurunan penurunan, sehingga memungkinkan untuk mencapai target nol persen pada tahun 2030. “Jika pemerintah ingin mencapai target kemiskinan ekstrim nol persen pada 2024 dan penurunan pertumbuhan nol persen pada 2030, prasyaratnya adalah desa menjadi pusat pembangunan nasional,” jelasnya. ***