Network
OKE FLORES.COM - Tidak ada yang menghalangi pemerintah untuk mencarikan solusi terbaik bagi pegawai honorer non-ASN ke depan, termasuk upaya dari Menteri Administrasi dan Birokrasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan, kemungkinan ada tiga opsi untuk masalah tenaga honorer.
Dilansir okeflores.com dari situs Menpan.go.id, “ada tiga solusi yaitu, pekerja non-ASN yang bekerja penuh di ASN, yang dipecat penuh atau yang dipekerjakan sesuai skala prioritas”, kata Menteri Anas.
Semua opsi yang tersedia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dinegosiasikan bersama untuk mencapai keputusan yang adil.
Menteri Anas mengungkapkan pemerintah ingin menjalankan sistem pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang berjalan optimal menuju birokrasi berkelas dunia dengan sisi lain juga mengupayakan agar tidak ada tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan mereka.
Alternatif pertama yang diberikan oleh Anas adalah tenaga honorer atau non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN.
Jika kita lihat lebih dalam, opsi tersebut lagi-lagi memunculkan titik kelebihan dan kekurangan yang akan terjadi.
Opsi tersebut mungkin menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi para tenaga honorer.
Disatu sisi, pemerintah tentunya harus mempersiapkan dana keuangan negara yang sangat besar.
Selain itu, tantangan yang kemudian muncul adalah kualitas dari tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN, pasti ada yang kualifikasinya bagus dan memang layak untuk diangkat, begitu pun sebaliknya.
Alternatif kedua yaitu seluruh tenaga honorer non-ASN diberhentikan. Tentu saja, opsi yang ini sangat berpengaruh pada pelayanan publik.
Tak hanya itu, angka pengangguran dan kemiskinan juga dapat dipastikan akan melonjak tinggi.
Opsi ketiga, yakni tenaga honorer diangkat sesuai prioritas. Prioritas pemerintah yang sedang diperjuangkan saat ini adalah guru dan tenaga kesehatan, tapi Anas menegaskan bukan hanya itu yang akan menjadi prioritas, yang lain juga dan penataannya dilakukan secara bertahap.
Menteri Anas juga mengatakan ketiga opsi tersebut sudah dipetakan sedetail-detailnya hingga ke plus minusnya. Pemerintah juga akan mengkaji lebih dalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik.
Begitupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan opsi keputusan yang terbaik.
Tak hanya sampai disitu, menteri Anas juga menegaskan bahwa penanganan terhadap tenaga non-ASN ini bukan hanya urusan pusat, melainkan juga pemerintah daerah.***
