Network
JAKARTA, OKE FLORES.com - Presiden Joko Widodo disebut telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan dengan memanfaatkan Istana Negara untuk urusan politik dengan memanggil enam pimpinan umum partai.
Hal itu ditegaskan Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah, kepada media berita politik tentang pertemuan enam partai politik di Istana Negara.
"Jokowi pada dasarnya telah semena-mena dengan kekuasaannya. Mengatur kepentingan politik praktis menggunakan kantor presiden adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan," tegas Dedi. Melansir RMOL.id, Rabu, 3 Mei 2023.
Menurutnya, pertemuan pimpinan enam partai politik di Istana Negara akan berdampak negatif pada semangat bernegara yang seharusnya netral dalam politik praktis.
Apalagi, Pemilu 2024 memberi kesan bahwa Jokowi tertarik dengan mereka dan akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan presiden dua periode.
"Situasi ini mengkhawatirkan, karena perangkat negara yang terlibat langsung pada penyelenggaraan Pemilu dapat terpengaruh dengan cara menjalankan kinerja menyesuaikan kepentingan Jokowi. Aktivitas Jokowi terkait keputusan politik praktis ini harus dikritik keras," demikian Dedi.
Adapun enam ketua umum partai politik yang dipanggil Jokowi ke Istana Negara, Selasa malam (2/5) adalah Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono.***
Penulis: Ira
