Network
KEDIRI, OKE FLORES.com - Sudah berminggu-minggu polemik proposal siluman dana hibah Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, tahun anggaran 2021/2022 sebesar 4,9 milyar belum menemukan titik terang. Kondisi yang demikian membuat Setyawan Muhardhani yang akrab dipanggil Dhany eks koordinator BKM Marsudi Mangunrejo akhirnya angkat bicara.
"Saya menjabat koordinator BKM selama 2 periode, 2017 - 2019 berlanjut 2020 - 2022. Dan selama menjabat tidak ada satu proposalpun yang kami usulkan," ungkapnya via handphone, Minggu, 14 Mei 2023.
Baca Juga: Partai Gerindra Matim Daftarkan Bacaleg Pemilu 2024 ke KPU, Ada Lasarus Kasmul dan Anton Dergong
Menurutnya cara kerja BKM kolektif kolegial bukan mutlak keputusan koordinator atau keputusan orang per orang dan saat itu total anggota BKM berjumlah 11 orang.
Dikatakannya, "Saat saya dipanggil Pak Oni Penyidik Tipikor Polres Kediri untuk dimintai klarifikasi terkait hibah senilai 3,2 Milyar yang juga dikerjakan Tahun 2022, saya jawab tidak tahu karena BKM memang tidak pernah mengusulkan dan tidak pernah diajak koordinasi, apalagi dana hibah 4,9 Milyar saya lebih tidak tahu. Kalau Kades yang lama meski tidak melalui pertemuan formal namun sering komunikasi terkait rencana pembangunan desa kami”, katanya.
Baca Juga: TNI Pukul Mundur Pasukan KKB, Warga Juluki Pasukan Tengkorak Kostrad Pasukan Utusan Tuhan
Lebih lanjut Dhani menceritakan, "Memang pada era saya pernah mendapat BDI (Bantuan Dana Investasi-red) sebesar 500 juta. Itu pelimpahan bantuan dari Desa Gedangsewu ke Desa Tulungrejo. Dan dana itu masuk rekening BKM, kita juga tidak RKB karena semua dari pusat. Bantuan utuh dan tidak ada potongan. Berikut tahun 2018 kita mendapat bantuan sekitar 1 Milyar untuk pembangunan di Jalan Seroja dan Nusa Indah, kala itu dasar kita bekerja SK Kumuh Bupati, saat itu Bu Haryanti yang menjabat Bupati dan itu selesai tanpa masalah. Pada tahun 2019 katanya ada dana mau turun tapi ternyata tidak ada,” kata dia.
"Kita memang tidak pernah mencari dana karena acuan kita harus sinergi dengan desa. Sinergi kita itu dari RPLP dan itu pegangannya. Dari usulan warga RT/RW itu misalnya untuk jamban, bedah rumah dan lain-lain itu ada semua. Dari situ kita sinergikan dengan desa," ucapnya.
Baca Juga: Jokowi Panik dengan Anis, Hingga Kumpulkan Ketum Partai, Ada Apa?
Dhani merasa heran dengan adanya pemasangan lampu di Kawasan Kampung Inggris yang masuk wilayah Tulungrejo, "Loh rencana pemasangan lampu kan ada dalam masterplan Kampung Inggris, apa sudah cair dananya," gumamnya.
Pasca pemasangan lampu beberapa pamong desa sempat mengingatkan Dhani untuk berhati-hati bila diminta tanda tangan.
"Saya diminta mulai hati-hati kalau disuruh tandatangan apapun bentuk dokumennya, karena ini ada indikasi tidak beres," kata Dhani menirukan pamong desa. Pokoknya disuruh hati-hati,” cetusnya.
"Terkait dana hibah yang 3,2 Milyar berdasarkan delik aduan masyarakat ke polisi. Akhirnya, saya, Pak Kamto dan Pak Gunawan sempat mengirim surat klarifikasi Tertanggal 2 Januari 2023 ke Dinas Perkim. Untuk menanyakan siapa yang sesungguhnya yang mengusulkan proposal dengan mencatut nama BKM Marsudi Raharjo," ungkap pria yang juga menjabat Ketua RT 13 di RW 21.
Baca Juga: Aliansi Peduli Alun-Alun 'Geruduk' Kantor DPRD Kota Kediri, Ada Apa?
Ia menyambung, "Urusan kita dengan Dinas Perkim karena saat itu dibilang ada proposal dari BKM, kita nggak ada urusan dengan kades. Jadi untuk apa kades yang harus menjelaskan. Keliru kalau lurah yang menjelaskan”, ucap dia.
Berdasarkan rekaman video yang berhasil diterima media ini, dalam rapat koordinasi Kegiatan Kawasan Kumuh Tulungrejo Tanggal 4 Mei 2023 di Pendopo Kantor Desa yang dihadiri Kabid Pertanahan dan Pemukiman Kawasan Kumuh (Dinas Perkim Kab. Kediri) Ir. Muwarni Agus Rinawati, Koordinator BKM dan anggota, Faskel dan beberapa tokoh masyarakat, Kades Tulungrejo Matnurkasan melontarkan pernyataan, "Ada beberapa hal yang perlu kita revisi termasuk titik lokasi dan volume, mari kita bicarakan secara baik-baik. Dan ini harapannya bisa sinkron menemukan solusi bahwa masyarakat sudah menandatangani persetujuan pembangunan kawasan dan sudah dieksekusi oleh pemerintah daerah dan kelanjutan mulai dihibahkan kepada masyarakat. Dengan harapan siapapun yang menerima hibah tidak akan menerima sanksi apapun terkait hibah tersebut”, kata Kades.
Dikatakan, "Jadi jika perlu ada yang kita rubah mari musyawarah. Karena perjalanan daripada pengetasan kawasan ini masih panjang. Kalau ini jadi masalah monggo lah dari masyarakat seperti apa, apakah perlu dihentikan hanya karena masalah seperti itu. Monggo saya kembalikan kepada masyarakat”, katanya. *** (TIM/RED)
