Network
NASIONAL,OKE FLORES.com - Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan akan menolak politik identitas pada Pemilu 2024. Sebagaimana layaknya Haedar, dia mengimbau seluruh peserta pemilu 2024 untuk mengeluarkan kebijakan yang objektif dan rasional.
“Kita berlomba-lomba mengedepankan politik objektif, rasional dan dalam koridor demokrasi,” kata Haedar dalam jumpa pers seusai ramah tamah dengan Presiden PBNU Yahya, melansir Disway.id, Jumat 26 Mei 2023.
Cholil Staquf di kantor PBNU, Jl Kramat 164, Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Mei 2023. Haedar Nashir saat itu didampingi Sekjen Muhammadiyah Prof. H Abdul Mu'ti, Bendahara Umum Hilman Latief, Rektor Prof.
Anwar Abbas, Saad Ibrahim dan Agus Taufiqurrahman serta Sekretaris Izzul Muslimin dan M Sayut.
Sementara itu, Dirjen PBNU Yahya Cholil Staquf didampingi oleh Wakil Dirjen H. Amin Said Husni, Sekjen H. Saifullah Yusuf dan Wakil Sekjen Najib Azca, Suleman Tanjung dan Imron Rosyadi Hamid.
Haedar Nashir kembali mengatakan bahwa politik identitas adalah politik yang mempolitisasi perasaan pribumi untuk memenangkan argumentasi demokrasi.
Naedar mengatakan, politik identitas membuat pemilu tidak bisa dijadikan arena untuk membicarakan ide, gagasan, dan program untuk pembangunan Indonesia ke depan.
Haedar juga sependapat dengan pernyataan staf Yahya Cholil bahwa mereka menentang politik yang hanya berdasarkan primitivisme.
Gus Yahya disebut primitif. Primitif adalah suatu agama, ras, suku, yang sering kita sebut SARA.
"Karena dilandasinya, politisasi emosional kerap mengatasnamakan agama, ras, suku, atau berbagai golongan. Sementara itu, Yahya Cholil Staquf mengatakan kepada PBNU bahwa politik identitas adalah politik yang hanya didasarkan pada perolehan dukungan berdasarkan identitas asli akhirnya mengarah pada polarisasi,” jelas Haedar.
