Network
NTT, OKE FLORES.com - Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini diperpanjang menjadi lima tahun. Sebelumnya hanya 4 tahun.
Namun, putusan mahkamah konstitusi tersebut menuai banyak kritik, termasuk dari pengurus Gatot Nurmantyo presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)
Mantan Panglima TNI itu menilai keputusan Mahkamah Konstitusi memperpanjang mandat pimpinan KPK bertepatan dengan tahun politik.
Gatot mengatakan, putusan MK itu patut dicurigai punya kepentingan politik.
"Ya kan ini tahun politik, dengan tahun politik dan tambahan masa jabatan," sindir Gatot di Surabaya.
"Asumsi semua orang pasti ini akan ada kaitannya dengan politik-politik sekarang ini," tambahnya, dikutip Senin, 29 Mei 2023.
Bertambahnya masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun juga dinilai sangat mendadak.
Sehingga putusan MK justru menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan serta kebingungan masyarakat.
"Ya sekarang ini kalau kita lihat MK, orang kita ini jadi frustasi," ucapnya.
Gatot menambahkan, "Ini MK, kan, harusnya gunakan pisau analis Undang-undang yang di atas dan sebagainya."
Kejanggalan putusan MK untuk masalah satu ini dinilai tak logis oleh Gatot.
Gatot mengatakan, putusan MK dibuat di saat pimpinan KPK saat ini tengah berjalan.
"Apa hubungannya (putusan MK) dengan pertambahan masa jabatan? Dan tidak ada namanya di tengah jalan itu (masa jabatan) ditambah, kecuali untuk (pimpinan) yang akan datang," terang Gatot.
Masa Jabatan Presiden Juga Bisa Ditambah
Lebih lanjut, Gatot menilai putusan MK terhadap masa jabatan pimpinan KPK yang bertambah satu tahun akan berdampak kepada instansi lain.
Tak tanggung-tanggung, Gatot khawatir masa jabatan Presiden bisa bertambah di tengah masa kepemimpinan saat ini.
"Kalau ini bisa bahwa MK memutuskan perpanjangan jabatan KPK ditambah satu atau dua tahun, maka MK bisa dong masa jabatan Presiden ditambah satu tahun. Asumsinya, kan, begitu, yurisprudensi kan begitu," cetus Gatot.
Gatot menyarankan, setiap keputusan seharusnya perlu dikaji bersama-sama.
Justru, putusan MK saat ini dinilai dapat membuat suasana keruh di masa-masa memanasnya tahun politik.
"Inilah yang harusnya sama-sama kita kaji, janganlah membuat sebuah hal yang keruh," tukasnya.***
