Network
"Ndak ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik, mungkin biar pendukungnya muncul,” kata Mahfud saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT, Kamis 1 Juni 2023.
Mahfud menambahkan, pemerintah juga tidak ada upaya penjegalan terhadap siapa pun calon presiden yang akan maju ke kontestasi Pemilu 2024. Bahkan terhadap Anies Baswedan sekali pun yang mengusung tema perubahan sebagai tagline visi misinya.
"Ndak ada menjegal, malah saya katakan kepada dia (Anies), kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies tidak dijegal oleh internalnya sendiri," jelas Mahfud.
Mahfud meyakini, apa yang dilakukan pemerintah saat ini hanya demi pesta demokrasi berjalan jujur dan adil. Selain itu, juga demi memastikan semua calon yang berlaga memiliki hak yang sama rata.
“Kita lindungi haknya," Mahfud Md menutup.
Demokrat Sebut Ada Upaya Penjegalan terhadap Anies
Waketum Partai Demokrat Benny K Harman mengungkapkan bahwa ada upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Benny menyebut, upaya itu seperti kekuatan maupun tangan yang tak terlihat.
"Jadi ada invisible power invisible hand ingin menjegal. Siapa invisible power itu? Ya teman-temanlah itu. Saya hanya dengar saja. Ada genderuwo. Genderuwo ini adalah suara yang tidak jelas asal usulnya. Yang tidak menghendaki Pak Anies menjadi calon presiden," kata Benny di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).
Menurut dia, penjegalan terhadap Anies bisa datang dalam berbagai bentuk. Targetnya, yakni menghalangi Anies maju menjadi Capres 2024.
"Iya (cara menjegal) bisa macam-macam kan, iya pasti targetnya begitu (agar tidak maju Pilpres 2024), pasti," ucap Benny yakin, melansir Berita DIY, Selasa 6 Juni 2023.
Isu itu juga senada dengan apa yang disampaikan Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta jangan ada pihak yang mengganggu tujuan Partai Demokrat. Menurut Benny, ada upaya menghambat munculnya koalisi baru di 2024 yang mengusung sosok di luar kehendak pemerintah.
