Network
NTT, OKE FLORES.com - Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan tentang utang pemerintah senilai Rp800 miliar kepada pengusaha Jusuf Hamka.
Mahfud MD mengakui bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Jusuf Hamka, namun ia tidak memberikan rincian mengenai jumlah utang tersebut.
Menkpolhukam meminta Jusuf Hamka untuk menagih utang tersebut ke Kementerian Keuangan. Bahkan, Mahfud MD menawarkan bantuan dalam proses penagihan utang tersebut.
“Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu, misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu,” kata Mahfud dalam keterangan resminya yang diunggah di Youtube Kemenko Polhukam melansir pikiran rakyat, senin 12 juni 2023.
Baca Juga: Kasus Pedagangan Manusia di Dumai, 2 Orang yang Janjikan Bisa Kerja di Malaysia Ditangkap
“Karena daftar utang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan presiden dalam dua kali rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar,” ucap Mahfud.
Tak hanya itu, Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah wajib membayar utang, baik kepada pihak swasta maupun rakyat.
Pernyataan itu, Mahfud MD jelaskan sudah berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023.
“Kami juga sudah memutuskan, pemerintah harus membayar. Presiden menyampaikan, selama ini rakyat atau swasta punya utang, kita selalu menagihnya secara disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita punya utang juga harus membayar,” katanya.
