Network
NTT, OKE FLORES.com - M enteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berbicara mengenai kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada pengusaha Jusuf Hamka.
Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan pernyataan yang jelas mengenai masalah pembayaran.
Mahfud telah dipercayakan oleh Jokowi untuk mengawasi koordinasi pembayaran kewajiban finansial yang dimiliki oleh pemerintah terhadap pihak swasta, termasuk Jusuf Hamka.
Baca Juga: Erina Gudono Dukung Keputusan Kaesang Pangarep
“Bahwa benar, Presiden Republik Indonesia (Jokowi) telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat,” kata Mahfud di YouTube Kemenko Polhukam RI melansir pikiran rakyat senin 12 Juni 2023.
Instruksi dari Jokowi diberikan pada pertemuan internal yang diadakan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 23 Mei 2022 dan 13 Januari 2023.
Di dalam pertemuan tersebut, presiden juga memerintahkan stafnya untuk melunasi hutang kepada Jusuf Hamka dan perusahaan swasta lainnya.
“Disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni,” tutur Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, keputusan tersebut berisikan arahan untuk melakukan penelitian ulang dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah atau sebaliknya sesuai putusan pengadilan.
“Isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan,” ucap Mahfud.
