Network
NTT, OKE FLORES.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyampaikan pandangannya mengenai utang yang harus dibayar oleh pengusaha Jusuf Hamka atas pemerintah.
Mahfud MD kemudian membeberkan bahwa ia menerima instruksi langsung dari Presiden Jokowi mengenai utang tersebut.
Mahfud ditugaskan Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah baik ke swasta maupun ke pengusaha.
“Bahwa benar, Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat,” ucap Mahfud di YouTube Kemenko Polhukam RI, dilansir Disway.id pada Senin 12 Juni 2023.
Instruksi yang diberikan oleh Jokowi diungkapkan dalam pertemuan internal pada tanggal 23 Mei 2022 dan 13 Januari 2023. Setelah itu, diikuti dengan pengeluaran resmi dari keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 pada tanggal 30 Juni.
"Isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaram terhadap pihak-pihak yang yang mempunyai piutang terhadap pemerintah, dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan," ujar Mahfud melansir Disway.id Sabtu, 12 Juni 2023.
"Kami juga sudah memutuskan, pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama dengan kementrian keuangan, kejaksaan agung, kepolisian dan lain-lain termasuk Kemenkumham itu sudah memutuskan untuk membayar," sambungnya.
Mahfud MD juga mengungkapkan, Jokowi sudah bersikap adil dalam menyikapi permasalahan utang ini.
Jokowi disebutkan, meminta pemerintahan disiplin menagih utang ke rakyatnya.
Namun jika pemerintah berhutang ke rakyat juga harus disiplin dalam membayar.
“Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya utang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya utang juga harus membayar. Itu perintah Presiden,” ucap Mahfud.***
