Network
OKEL FORES.com - Ganjar Pranowo menyangkal adanya perjanjian politik dengan Partai PDIP dalam menentukan anggota kabinet jika ia berhasil memenangkan Pilpres 2024. Ganjar menegaskan bahwa penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Kan sistem presidensial itu soal menteri hak perogratif presiden, jadi serahkan presiden," ujar Ganjar usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, melansir pikiran rakyat rabu 14 Juni 2023.
Sebelumnya Ketua DPP PDIP Said Abdullah menjawab tudingan adanya kontrak politik antara Ganjar Pranowo dengan PDIP. Said Abdullah membantah tudingan tersebut.
Baca Juga: 21 Ribu Orang Hadiri Acara Ikatan Alumni ITB
Ganjar yang diusung PDIP sebagai capres disebut punya kontrak politik apabila terpilih menjadi presiden.
"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden," uajr Said Abdullah dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Selasa, 13 Juni 2023.
Said juga membantah bahwa pos menteri strategis ditentukan oleh PDIP apabila Ganjar Pranowo menjadi presiden.
Said Abdullah menjelaskan, satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dengan PDIP adalah mensejahterakan rakyat sebagaimana hal tersebut merupakan cita-cita perjuangan partai.
Menurutnya, pihak-pihak yang berpandangan demikian berusaha membangun citra negatif terhadap Ganjar Pranowo. "Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka," katanya.
Sebelumnya, isu kontrak politik ini disampaikan kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter @adearmando61, pada Minggu, 11 Juni 2023. Dalam cuitannya, ia menyebut menteri kabinet akan ditentukan oleh PDIP apabila Ganjar menang Pilpres 2024.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP," katanya.
