Network
Dalam data yang dipublikasikan KASN, tercatat camat dan lurah plus jajarannya terlibat pelanggaran netralitas pada Pilkada Serentak 2020.
Tercarar ada sebanyak 189 pelanggaran atau 11,9 persen dalam kasus pelanggaran netralitas tersebut.
Bahkan jenis pelanggarannya pun bermacam-macam, contohnya seperti mengadapak kegiatan yang mengarah pada keberpihakan.
Kemudian ada kampanye hitam atau sosialisasi di media sosial (posting/like/komentar) dan datang ke deklarasi bakal calon.
"Camat dan lurah harus berintrospeksi diri karena regulasi sudah mengatur dengan jelas. Mereka harus memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga netralitas," papar Suhajar.***
