Network
OKEFLORES.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mendorong agar penelitian yang ada di institusi tersebut dapat mendorong pembangunan. Ketika Menkeu menghadiri kunjungan kerja Dewan Pengarah BRIN di Cibinong, Jawa Barat, pada siang 05 Juli 2023.
Sejumlah anggota Dewan Pengarah BRIN, termasuk Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua, Prof. Emil Salim sebagai anggota, Sudhamek sebagai Sekretaris, dan Bambang Kesowo sebagai anggota, hadir di acara tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan beberapa pesan termasuk tentang masa transisi dari institusi BRIN yang membutuhkan lebih banyak upaya dan kolaborasi untuk memastikan proses tersebut berjalan lancar.
Baca Juga: Menggegerkan Publik, Diduga Sebanyak 34 Juta Data Paspor WNI Dibocorkan dan Diperjualbelikan
"Namanya menyatukan begitu banyak kementerian lembaga menjadi satu lembaga, Anda bisa bayangkan organisasinya, manusianya, anggarannya, dan kemudian cara kerjanya itu pasti harus berubah" ujar Sri Mulyani dilansir dari kemenkeu.go.id, Kamis, 6 Juli 2023.
Oleh karenanya, Dewan Pengarah meminta adanya tim transisi yang bisa menangani secara proaktif berbagai keluhan serta persoalan yang muncul sebagai dampak dari proses transisi.
Menkeu juga memaparkan peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang selama 3 tahun terakhir ini membiayai berbagai pembangunan dan pengisian fasilitas di BRIN. Selain itu, Menkeu mengungkapkan ketersediaan anggaran kompetitif penelitian yang dikelola oleh LPDP sebanyak setengah triliun untuk membantu memfasilitasi riset yang bersifat multi years.
"Kita berharap transisinya bisa dikelola secara baik. Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bisa kemudian berubah sesuai yang tadi semangat disampaikan oleh Ibu Mega. Inovatif, kreatif, dan juga semangat disiplin untuk melakukan penelitian terutama yang sesuai prioritas nasional", jelas Menkeu.
Menkeu pun mendorong riset mengenai biodiversitas mengingat hal tersebut adalah salah satu indikator kompetensi suatu negara di fora global.
