Network
OKE FLORES.com - Said Aqil Siradj, Ketua Lembaga Persahabatan Organisasi Islam (LPOI), menilai pesantren Al Zaytun bisa melahirkan gerakan radikal, ekstrim, dan intoleran.
"Al Zaytun harus ditelisik sebagai komunitas dan ekosistem tertutup dan eksklusif yang memiliki tata cara hidup dan kehidupan yang terpisah dengan masyarakat pada umumnya," ucap Said Aqil dalam keterangannya di Jakarta, melansir Antara-Jabar, Selasa 18 Juli 2023.
Oleh karena itu, menurutnya tidak menutup kemungkinan bahwa penutupan tersebut banyak menimbulkan kamuflase dan eksklusivitas yang mengedepankan nilai-nilai radikal, ekstrim dan intoleran.
Baca Juga: Meningkatkan Keterampilan Mahasiswa, Unsoed Purwokerto Gelar KKN Internasional di Thailand
"Yang pada saatnya bukan tidak mungkin menjadi embrio gerakan anti-NKRI, apalagi bila dilihat dari background dan behaviour pimpinan pesantren yang memiliki latar belakang NII (Negara Islam Indonesia) dan beberapa fakta gerakan, jejaring, dan alumninya," ucapnya.
Menurutnya, fenomena Al-Zaytun tidak hanya dilihat sebagai lembaga pendidikan murni pada umumnya, tetapi juga harus dicermati secara mendalam.
Bahwa proses indoktrinasi, kata Said, patut diwaspadai sebagai fenomena proses, pembaharuan dan gerakan ideologis terhadap Pancasila dan/atau NKRI.
"Jangan terkecoh oleh bungkus rapi pembelajaran berbasis pendidikan formal dengan kurikulum terstandar pemerintah dan pembelajaran agama yang ditanamkan karena bukan tidak mungkin itu hanya sebagai kamuflase belaka," ucapnya.
Pernyataan tersebut berdasarkan pada banyaknya kesaksian tentang adanya "sekolah dalam sekolah", "kaderisasi dalam kaderisasi", bahkan layak dicurigai bahwa ekosistem, tata laksana, dan organ gerakan yang mereka ciptakan mengarah pada pembentukan "negara dalam negara".
"Negara tidak boleh kalah dengan sindikasi Al Zaytun," tambah Said Aqil menegaskan.
Dia mendesak pemerintah untuk bertindak tegas melakukan penyelidikan komprehensif dan melakukan penyidikan atas kasus yang ada, serta membuka fenomena ini seterang-terangnya kepada masyarakat.
"Negara harus segera mengambil alih Al Zyatun, membenahi dan me-reinstall sistem pendidikan Al Zaytun agar tidak bertentangan dengan cita-cita NKRI dan menjaga secara ketat agar tidak menjadi tempat bersemainya benih-benih Negara Islam Indonesia (NII)," ucap Said Aqil.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengemukakan bahwa selama ini Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang merasa nyaman dengan posisinya sehingga melakukan sejumlah dugaan tindak pidana.
"Panji Gumilang ini merasa sangat nyaman kemudian melakukan dugaan tindak pidana dan penodaan terhadap agama menurut ukuran orang umum," kata Mahfud di Gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu.
Mahfud menuturkan bahwa Al Zaytun memiliki akar dari Negara Islam Indonesia (NII) Komandemen Wilayah (KW) IX yang merupakan hasil operasi intelijen pemerintahan Orde Baru untuk memecah anggota NII "asli" yang didirikan Kartosoewirjo.
Setelah NII berhasil dipecah, kemudian Panji Gumilang yang merupakan bagian dari organisasi itu memisahkan diri dan mendirikan Pondok Pesantren Al Zaytun pada 1996. Sejak saat itu, lanjut Mahfud, pemerintah Orde Baru memberikan dukungan kepada ponpes tersebut.
"Itu sebabnya jangan heran, dulu Pak BJ Habibie itu mau nyumbang Rp1,2 triliun untuk membangun Al Zaytun itu dari mana? Itu saran Pak Malik Fadjar, Menteri Agama. Itu bagus, sarannya BIN pada waktu itu zaman Pak Habibie memang bagus karena Panji Gumilang memecahkan diri dan bikin sendiri dan betul-betul menjadi anti-NII," kata dia.
Menurut dia, Panji Gumilang yang menjadi sosok anti-NII kemudian banyak mendirikan gedung dengan nama-nama tokoh nasional, seperti Gedung Soekarno dan Gedung Hatta di Kompleks Ponpes Al Zaytun.***
