OKE FLORES.COM - Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto menilai wajar jika Presiden Jokowi memiliki data intelijen tentang keadaan dan haluan partai politik. Sebab menurutnya, presiden adalah ujung dari data intelijen.

Lebih lanjut Andi menjelaskan, Undang-undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, disebutkan bahwa presiden adalah pengguna akhir data intelijen. "Dan tentunya, data-data intel ini tidak bisa digunakan untuk melakukan operasi operasi politik," ucap Andi, dilansir dari rri.co.id, Selasa 19 September 2023.

Baca Juga: Dalam Waktu Dekat Bapanas Pastikan Harga Gula Nasional Naik

Menurutnya, Indonesia harus belajar dari skandal "Watergate" yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon. Selama ini, Nixon menggunakan sumber daya intelijennya untuk kepentingan politiknya sendiri dan partai politiknya.

Dan Andi meyakini presiden Jokowi tahu persis batasan demokratis untuk menggunakan data-data intel itu. "Saya rasa Presiden Jokowi tahu persis batas-batas demokratik yang harus digarisbawahi, pada saat presiden menerima laporan intelijen tersebut," ucap Andi.

Ia melanjutkan, operasi intelijen tidak bisa menjadi operasi politik. Apalagi saat ini kita sedang berupaya memperkuat sistem demokrasi menuju konsolidasi dan pendewasaan demokrasi.

"Pak Jokowi memberi pesan kepada kami di lembaga-lembaga agar profesionalitas, netralitas, kerangka reformasi keamanan dan kerangka demokratisasi. Dan itu selalu menjadi pesan-pesan utama Presiden," kata Andi.